Arsip | 06.48

Rawi dan Syarat-Syarat Diterimanya

21 Agu

‘Ulumul Hadits; Ilmu Hadits; DR.Mahmud Thahan

1. Pendahuluan
Karena hadits Rasulullah saw. sampai kepada kita melalui jalur para perawi, maka mereka menjadi fokus utama untuk mengetahui keshahihan atau tidaknya suatu hadits. Karena itu pula para ulama hadits sangat memperhatikan para perawi. Mereka telah membuat berbagai persyaratan yang rinci dan pasti untuk menerima riwayat para perawi. Ini menunjukkan jauhnya pandangan para ulama hadits, lurusnya pemikiran mereka, dan kualitas metode yang mereka miliki.

Berbagai persyaratan yang ditentukan para perawi dan syarat-syarat lain bagi diterimanya suatu hadits atau berita tidak pernahada dan tidak pernah dijumpai pada agama manapun, bahkan hingga pada masa kini, pada diri orang-orang yang mengaku memilki metode yang rinci (khususnya kalangan sejarawan Barat maupun Timur, baik klasik maupun modern –pen). Mereka tidak membuat dan memiliki persyaratan dalam menerima suatu berita seperti yang disusun oleh ulama mushthalah hadits terhadap para perawi. Bahkan standar yang paling rendah sekalipun. Banyak berita (informasi) yang disampaikan, termasuk oleh berbagai kantor berita (informasi) yang disampaikan, termasuk oleh berbagai kantor berita resmi, tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijadikan pijakan yang benar. Ini disebabkan karena perawinya majhul (tidak jelas dan tidak dikenal). Padahal “tidaklah suatu berita itu cacat, melainkan terletak pada perawinya”. Berita-berita (informasi) yang mereka ekspos banyak yang tidak shahih, dan yang benar hanya sedikit.

2. Syarat-syarat ditermanya rawi
Jumhur dari imam hadits maupun fiqih sepakat bahwa terdapat dua syarat pokok bagi perawi hadits:
a. Keadilan: dengan memberi perhatian bahwa rawi itu harus seorang muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, selamat dari cemarnya muru’ah (sopan-santun).
b. Dlabith: dengan memberi perhatian bahwa rawi itu tidak menyelisihi dengan rawi tsiqah, hafalannya tidak buruk, tidak parah kekeliruannya, tidak pelupa, dan tidak banyak persangkaan (wahm)-nya.

3. Keadilan dapat dipastikan melalui salah satu dari dua hal:
a. Bisa dengan ketetapan dua orang yang adil: yaitu dua orang ulama ta’dil atau salah seorang dari mereka menetapkan keadilannya.
b. Bisa juga dengan ketenaran dan kepopuleran. Jadi barang siapa yang populer di kalangan ahli ilmu, dan banyak memujinya, hal itu sudah cukup. Tidak diperlukan lagi penentuan adil baginya. Contoh imam-imam yang terkenal, seperti imam yang empat, dua Sufyan, al-Auza’i dan lain-lain.

4. Pendapat Ibnu Abdil Barr dalam Menetapkan Keadilan
Ibnu Abdil Barr berpendapat, bahwa setiap orang yang memiliki ilmu, dikenal perhatiannya terhadap ilmunya, maka ia telah menyandang sifat adil, hingga jelas (dijumpai adanya) jarh (cacat). Beliau berargumen pada hadits: “Ilmu itu akan dibawa oleh setiap orang yang mengikuti keadilannya, terhindar dari penyimpangan orang-orang yang dusta, meniru-niru orang yang bathil, dan penafsiran orang-orang yang bodoh.” (HR Ibnu ‘Adi dalam kitab Kamil. Al-‘Iraqi berkomentar bahwa seluruh jalur (periwayatan hadits ini) dla’if (lemah), tidak bisa ditetapkan sedikitpun. Namun sebagian ulama menghasankannya, karena banyaknya jalur, rinciannya lihat dalam kitab at-Tadrib, juz I/302-303).

5. Mengetahui Rawi yang Dlabith
Rawi yang dlabith dapat diketahui melalui kesesuaian riwayatnya dengan rawi yang tsiqah yang cermat. Jika riwayatnya itu lebih banyak yang sesuai dengan rawi-rawi tsiqah, maka ia dlabith. Dan hal itu tidak rusak meskipun ada sedikit riwayatnya itu menyelisihi riwayat rawi-rawi tsiqah, maka kedlabitannya bisa hilang, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

6. Apakah Jarh dan Ta’dil itu Dapat Diterima Tanpa Penjelasan ?
a. Mengenai ta’dil dapat diterima walaupun tidak disebutkan sebab-sebabnya. Ini menurut pendapat yang shahih dan populer. Karena penyebab ta’dil itu amat banyak, sulit untuk membatasinya, jika (hal itu) diperlukan maka seorang mu’addil (yang menetapkan keadilan seseorang) akan mengatakan: “Lam yaf’al kadzaa (dia tidak melakukan hal itu), lam yartakibu kadzaa (dia tidak terjerumus dalam perbuatan itu).” Atau mengatakan: “Huwa yaf’alu kadzaa (dia melakukan hal itu), wa yaf’alu kadzaa wa kadzaa (dia melakukan hal itu dan hal itu).”
b. Mengenai jarh, tidak diterima kecuali dengan menjelaskan sebab-sebabnya, karena tidak sulit untuk dijelaskna. Terdapat perbedaan mengenai sebab-sebab jarh. Kadangkala seseorang menjarh dengan sesuatu yang tidak masuk kategori jarh. Ibnu Shalah berkata: “Hal ini sudah jelas menjadi keputusan dalam ilmu fiqih dan ushul. Imam al-Hafidh al-Khathib menyebutkan bahwa itu merupakan pendapat para imam huffadh hadits. Tetapi, imam Bukhari, Muslim dan lainnya mengkritik hal itu. Oleh karena itu Bukhari tetap berargumen dengan sekelompok orang (generasi) terdahulu yang terkena jarh –tetapi bukan ditetapkan oleh dirinya- seperti ‘Ikrimah dan Amru bin Marzuq. Begitu pula yang dilakukan Muslim terhadap Suwaid bin Sa’id dan sekelompok orang yang dikenal cacat. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa jarh tidak bisa ditetapkan secuali jika disertai penjelasan mengenai penyebab (jarh)nya.

7. Apakah Jarh dan Ta’dil bisa dengan ketetapan seorang saj?
a. Yang benar adalah bahwa jarh dan ta’dil ditetapkan oleh satu orang.
b. Ada pula yang berpendapat, bahwa hal itu harus dari dua orang.

8. Terhimpunnya jarhdan ta’dil pada seorang Rawi
Apabila dalam diri seorang rawi terhimpun jarh dan ta’dil, maka:
a. Yang dijadikan sandaran adalah mendahulkan jarh-nya jika jarh-nya itu disebutkan.
b. Ada juga yang berpendapat, jika lebih banyak jumlah orang yang menta’dilkannya dibandingkan dengan yang menjarh-nya maka didahulukan ta’dilnya. Ini pendapat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran.

9. Hukum riwayat yang adil dari seseorang
a. Riwayat orang (rawi) yang adil, dari seseorang, tidak dianggap sebagai penta’dilnya terhadap orang itu. Ini pendapat mayoritas, dan ini pendapat yang benar. Tetapi ada juga yang berpendapat, bahwa orang ini dita’dilkan.
b. Perbuatan orang-orang alim dan fatwa-fatwanya yang sesuai dengan hadits tidak bisa dihukumi sebagai shahih. Dan pertentangannya tidak bisa dijadikan sebagai cela atas keshahihannya maupun riwayatnya. Namun ada juga yang bependapat bahwa hal itu justru menunjukkan keshahihannya. Ini merupakan pendapat al-Amidi dan yang lainnya dari kalangan ahli ushul. Topik ini memerlukan pembahasan yang panjang lebar.

10. Hukum riwayat orang yang telah bertaubat dari sifat-sifat fasik
a. Dapat diterima
b. Riwayat dari orang yang bertaubat dari (perbuatan) dusta terhadap hadits Rasulullah saw. tidak dapat diterima

11. Hukum riwayat orang yang mengambil upah
a. Sebagian berpendapat, tidak bisa diterima. Ini pendapat Ahmad, Ishaq, dan Abi Hatim
b. Sebagian lain berpendapat, bisa diterima. Seperti pendapat Abu Nu’aim al-Fadl bin Dzukain
c. Abu Ishaq asy-Syaizari berpendapat, bagi orang yang kesulitan memperoleh penghidupan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena kesibukannya dalam mencari hadits dibolehkan mengambil upah.

12. Hukum riwayat orang yang dikenal menggampangkan, atau menerima Talqin, atau banyak lupa
a. Riwayat orang yang menggampangkan dalam mendengar maupun memperdengarkan tidak bisa diterima; seperti yang tidak memperhatikan tatkala mendengar hadits karena tertidur, atau menceritakan hadits dari sumbernya tanpa melakukan pengecekan.
b. Riwayat orang yang dikenal menerima talqin dalam hadits tidak bisa diterima; yaitu orang yang mengajarkan hadits dari orang yang tidak tahu bahwa itu merupakan haditsnya.
c. Tidak diterima riwayat dari orang yang dikenal banyak lupa dalam periwayatan.

13. Hukum riwayat orang yang menyampaikan hadits lalu lupa
a. Definisi orang yang menyampaikan hadits lallu lupa: jika seorang syekh tidak ingat terhadap riwayat yang diceritakan muridnya, dan (riwayat itu ternyata) darinya.
b. Hukum riwayatnya:
1. Ditolak, jika peniadaannya secara pasti. Karena adanya perkataan: “Maa rawituHu (aku tidak meriwayatkannya).” Atau: “Huwa yakdzibu ‘alayya (dia berdusta terhadapku).” Dan sejenisnya.
2. Diterima: jika peniadaannya bersifat tidak pasti. Seperti perkataan: “Laa a’rifu (aku tidak tahu)”, atau “Laa adzkuruHu (aku tidak ingat).” Dan semacamnya
c. Apakah penolakan suatu hadits dapat dianggap cacat terhadap salah satu dari keduanya? penolakan suatu hadits tidakk dianggap sebagai cacat terhadap salah satu dari keduanya, sebab, salah satu dari keduanya tidak lebih parah cacatnya dibandingkan yang lainnya.
d. Contoh: hadits riwayat Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang merupakan riwayat dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman dari Suhail bin Abi Shaleh dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. telah memutuskan (dengan hanya berlandaskan pada) sumpah dan seorang saksi. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi berkata: telah bercerita kepadaku Rabi’ah bin Abi Abdurrahman dari Suhail. Lalu aku berjumpa dengan Suhail. Aku bertanya kepadanya mengenai (rantai hadits tersebut) yang berasal darinya, namn dia tidak mengetahuinya. Maka aku berkata, telah bercerita kepadaku Rabi’ah, dari engkau, begini….begini…. setelah itu Suhail berkata: Telah bercerita kepadaku Abdul Aziz dari Rabi’ah dari aku, bahwa aku menceritakan hadits dari Abu Hurairah ra. secara marfu’ begini..begini..
e. Kitab yang populer: Akhbar man Haddatsa wa Nasiya, karya al-Khathib

Sekian.