Arsip | 17.59

Taflis (Pailit) dan Hajr (Larangan Menggunakan Harta)

13 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Tiga imam madzab, yaitu Maliki, Syafi’i dan Hambali, sepakat atas larangan menggunakan harta bagi orang yang pailit [muflis] ketika diminta oleh orang yang berpiutang dan ketika dililit utang. Hal ini menjadi hak hakim. Hakim berhak mencegah muflis dari menggunakan hartanya agar tidak merugikan pemberi utang kepadanya. Hakim pun boleh menjual harta bendanya jika muflis tersebut menjualnya sendiri atau enggan membaginya di antara para pemberi utang dengan sebanding.

Hanafi berpendapat: orang pailit itu boleh membelanjakan hartanya, tetapi harus dipenjarakan hingga ia membayar utangnya. Jika ia memiliki harta benda, hakim tidak boleh menggunakan hartanya atau menjualnya, kecuali jika harta itu satu dirham, sedangkan jumlah utangnya adalah beberapa dirham. Jika demikian, hakim boleh memegangnya tanpa menunggu perintah dari muflis. Jika utangnya adalah beberapa dirham, sedangkan hartanya adalah beberapa dinar, hakim boleh menjualnya untuk membayarkan utangnya.

Para imam madzab berbeda pendapat dalam masalah penggunaan orang bangkrut terhadap hartanya sesudah adanya larangan hakim untuk menggunakannya.
Hanafi berpendapat: ia tidak dilarang untuk menggunakan hartanya. Oleh karena itu jika hakim memutuskan hajr [larangan menggunakan harta], keputusan tersebut tidak sah sebelum ditetapkan lagi oleh hakim kedua. Kalau pelarangan penggunaan harta tidak dibenarkan, sahlah penggunaan seluruhnya, baik berupa perbuatan yang menerima fasakh, seperti pernikahan, maupun tindakan lain. Meskipun dilarang oleh hakim kedua, semua perbuatan yang tidak menerima fasakh dihukumi sah, seperti pernikahan, talak, dan memerdekakan budak. Namun perbuatan yang menerima fasakh menjadi batal, seperti jual beli, persewaan, hibah, sedekah dan sebagainya. Maliki berpendapat: ia tidak boleh menggunakan hartanya, baik dengan jalan menjual, menghibahkan, maupun memerdekakan.

Dari Syafi’i diperoleh dua riwayat. Salah satunya seperti pendapat Maliki di atas. Adapun menurut pendapat kedua, penggunaannya adalah sah, tetapi ditangguhkan. Jika dapat diselesaikan semua utang tanpa mengganggu penggunaannya, maka penggunaan-penggunaan tersebut dibatalkan, seperti hibah, menjual, dan memerdekakan. Adapun Hambali dalam pendapatnya yang jelas: penggunaannya tidak sah kecuali memerdekakan budak.

Apabila pemilik barang mendapatkan barangnya pada orang yang dihukumi pailit, dan ia belum menerima pembayarannya sama sekali, sedang orang pailit itu masih hidup, maka ia berhak mengambil kembali barangnya. Barang-barang tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam barang-barang yang harus dibagi kepada pemberi utang. Demikian pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sedangkan pendapat Hanafi: Pemilik barang itu sama dengan pemberi utang lainnya. Artinya, pemberi utang berhak membagi barang yang ada pada si muflis tersebut.

Apabila barang tersebut didapatkan oleh pemilik barang sesudah kematian muflis, dan ia belum menerima pembayarannya sama sekali, maka ia tetap berhak mengambilnya sebagaimana ketika muflis masih hidup. Demikian pendapat Syafi’i. Adapun Hanafi, Maliki dan Hambali: ia disamakan kedudukannya dengan para pemberi utang yang lain.

Utang yang ditangguhkan, apakah dapat dibayarkan lebih cepat ataukah tidak? Jika orang yang berutang dinyatakan terkena al-hajr, menurut pendapat Maliki: dapat dipercepat pembayarannya. Hambali berpendapat: tidak.
Dalam hal ini Syafi’i punya dua pendapat seperti kedua imam madzab tadi, Namun pendapat yang lebih shahih menyatakan tidak sah pembayarannya. Sedangkan Hambali: tidak boleh terkena al-hajr secara mutlak.

Adakah masa penagihan tiba jika seseorang yang berutang itu meninggal? Hanafi, Maliki dan Syafi’i berpendapat: ya. Adapun pendapat Hambali yang paling jelas: tidak datang masa menagih jika para ahli waris dapat dipercaya.

Apabila orang yang pailit itu mengakui berutang sesudah terkena al-hajr, utang tersebut menjadi tanggungannya. Orang yang mengaku ada utang padanya mengikuti para pemberi utang yang lain. Demikian menurut Syafi’i. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat: tidak bergabung dengan para pemberi utang, karena mereka telah terkena al-hajr.

Apakah rumah muflis yang tidak didiami dan pelayanannya yang diperlukan boleh dijual? Hanafi dan Hambali berpendapat: hal demikian tidak boleh dijual. Bahkan Hanafi menyatakan: tidak boleh menjual sesuatu dari kebun-kebunnya dan harta bendanya. Menurut Maliki dan Syafi’i: boleh dijual rumah si muflis yang didiaminya.

Apabila kemelaratan orang pailit itu sudah pasti menurut pendapat hakim, apakah hakim menjadi pelindung antara dia dan para pemberi utang? Menurut Hanafi: hakim boleh mengeluarkannya dari penjara, tetapi tidak dapat menghalangi antara para pemberi utang dan orang yang berutang ia sesudah dikeluarkan dari penjara. Namun hakim boleh mengambil keuntungan usaha si muflis menurut persentase haknya.

Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat: dikeluarkan orang muflis itu dari penjara tanpa memerlukan izin dari para pemberi utang, dan hakim menjadi pelindung antara muflis dan para pemberi utang. Setelah itu, ia tidak boleh dipenjarakan, tidak boleh didesak, tetapi harus ditungguh hingga ia mempunyai kemampuan untuk membayar.

Para imam madzab sepakat bahwa bukti yang diberikan atas pembuktian kemelaratan, sesudah muflis tersebut dipenjarakan, dapat diterima. Namun mereka berbeda pendapat tentang menerima bukti sebelum dipenjarakan. Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat: dikeluarkan orang muflis itu dari penjara tanpa memerlukan izin dari para pemberi utang, dan hakim menjadi pelindung antara muflis dan para pemberi utang. Setelah itu, ia tidak boleh dipenjarakan, tidak boleh didesak, tetapi harus ditunggu hingg ia mempunyai kemampuan untuk membayar.

Para imam madzab sepakat bahwa bukti yang diberikan atas pemberian kemelaratan, sesudah muflis tersebut dipenjarakan, dapat diterima. Namun mereka berbeda pendapat tentang menerima bukti sebelum ia dipenjarakan. Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat: Bukti yang diberikan sebelum pemenjaraan dapat diterima, adapun, pendapat yang dhahir dari madzab Hanafi: tidak dapa diterima kecuali sesudah ia dipenjarakan.

Apabila muflis itu mengemukakan bukti-bukti atas kemelaratannya, apakah ia dapat disumpah sesudah itu? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali: ia tidak boleh disumpah lagi, tetapi cukup diterima pembuktiannya. Maliki dan Syafi’i berpendapat: ia boleh disumpah jika dituntut oleh para pemberi utang.

Para imam madzab sepakat bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi dikenai al-hajr adalah masih kecil, menjadi budak dan gila. Apabila seorang anak sudah sampai umur, tetapi belum mampu mengelola harta, tidak boleh diserahkan hartanya kepadanya.

Para imam madzab berbeda pendapat mengenai batas telah sampai umur. Hanafi: seorang anak dikatakan telah sampai umur apabila telah ihtilam [mimpi], atau keluar air mani apabila bersetubuh. Jika keduanya tidak diperoleh, ditunggu umurnya hingga genap delapan belas tahun. Ada yang mengatakan tujuh belas tahun. Adapun sampai umur untuk anak perempuan adalah dengan datangnya haid, bermimpi atau hamil, atau sesudah berumur tujuh belas tahun.

Maliki tidak memberikan batasan dalam hal ini, tetapi para ulama pengikutnya mengatakan: tujuh belas tahun atau delapan belas tahun untuk anak perempuan. Menurut riwayat Ibn Wahab adalah limabelas tahun. Syafi’i dan Hambali berpendapat: batas sampai umurnya anak perempuan adalah berumur lima belas tahun, keluar air mani, atau datang bulan atau hamil.

Tumbuhnya bulu di atas pusar, apakah dapat menunjukkan balighnya seseorang? Hanafi: tidak. Maliki dan Hambali: dapat. Adapun, pendapat yang paling kuat dalam madzab Syafi’i: hal itu menjadi tanda kebalighan orang kafir, bukan orang Islam.

Apabila sudah diketahui adanya tanda-tanda kecakapan bertindak dari orang yang mempunyai harta dan diletakkan di bawah pengampunan, hartanya harus diserahkan kepadanya. Demikian menurut kesepakatan imam madzab.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang tanda-tanda kecakapan bertindak seseorang. Hanafi, Maliki, dan Hambali: tanda-tanda kecakapan bertindak untuk anak laki-laki adalah dapat memelihara hartanya dan pertumbuhannya serta tidak menghambur-hamburkan kekayaannya. Tidak diperhatikan dalam hal ini keadilannya atau kefasikannya. Syafi’i: tanda-tanda kecakapan bertindak ialah dapat memelihara harta dan agamanya. Apakah dalam masalah ini terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Hanafi dan Syafi’i: tidak ada perbedaan.

Maliki berpendapat: belum boleh dicabut hukum al-hajr dari anak perempuan, walaupun ia sudah sampai umur dengan kematangan akalnya hingga anak itu bersuami dan telah dicampuri oleh suaminya, dan ia dapat memelihara hartanya seperti sebelum menikah.

Dari Hambali diperoleh dua riwayat, yang terpilih adalah pendapatnya yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sementara itu, pendapat yang kedua adalah seperti pendapat Maliki. Namun Maliki menambahkan: sampai setahun lamanya ia bersuami atau melahirkan anak.

Jika anak kecil sudah baligh dan sudah didapati tanda-tanda kecakapan dalam berbuat hukum, maka harus diberikan semua hartanya kepadanya. Oleh sebab itu, jika ia sudah sampai umur, tetapi belum tampak kedewasaan, maka tidak boleh hartanya diserahkan kepadanya. Ia tetap dikenai al-hajr. Demikian pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi: apabila ia sudah berumur dua puluh lima tahun, diberikanlah hartanya kepadanya, walaupun belum terlihat kematangan akalnya dalam bertindak.

Apabila seseorang menderita lemah akal, padahal sebelumnya ia dipandang cerdas, yaitu mampu mengelola hartanya, apakah boleh ia dikenai al-hajr lagi? Maliki, Syafi’i dan Hambali: bisa dikenai al-hajr lagi. Hanafi: tidak boleh dikenai al-hajr lagi meskipun ia seorang pemboros.

Tidak boleh ayah dan pengemban wasiat membeli sesuatu untuk kepentingan mereka dari harta anak yatim, dan tidak boleh mereka menjual hartanya dengan harta anak yatim walaupun mereka berlaku jujur. Maliki berpendapat: boleh demikian jika mereka berlaku jujur.

&

Perkongsian (Syirkah)

13 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Syirkah ‘man adalah dua orang yang berkongsi dalam satu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang. Hal demikian hukumnya adalah boleh. Hanafi dan Maliki juga membolehkan syirkah muwafadhah. Namun di antara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut Hanafi: Syirkah muwafadhah adalah dua orang yang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama, perkongsiannya menjadi tidak sah. Sehingga jika salah seorang di antara mereka mewariskan harta, menjadi batallah perkongsian itu sebab harta salah seorang di antara mereka tidak sama dengan harta yang lain. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang dari mereka menjadi milik berdua, dan setiap hal yang dijaminkan oleh salah seorang di antara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.

Maliki berpendapat: dalam syirkah muwafadhah boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan prosentase modal masing-masing yang ditanam. Masing-masing menjadi penjamin terhadap yang lain, tetapi tidak dalam masalah rampasan. Tidak ada perbedaan dalam masalah modal yang ditanam, baik berupa barang maupun uang. Juga tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian itu semua harta yang dimiliki atau sebagiannya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.

Hanafi: syirkah hukumnya tetap sah, meskipun harta masing-masing perkongsian berada di tangannya dan tidak dikumpulkan. Adapun, pendapat madzab Syafi’i dan Hambali bahwa syirkah demikian tidak sah.

Syirkah abdan adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga mereka masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata. Hukumnya adalah sah. Demikian pendapat Maliki dan Hambali. Dengan syarat, mereka harus berserikat dalam suatu pekerjaan dan di satu tempat.

Menurut pendapat Hanafi: boleh saja, meskipun pekerjaan dan tempatnya berbeda. Hambali memperbolehkan dalam segala hal. Adapun, pendapat madzab Syafi’i: syirkah abdan adalah batil.

Syirkah wujuh adalah berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli barang suatu perniagaan dengan harta yang ditangguhkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. hukumnya adalah sah, dengan syarat, tidak ada modal, dan salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lain: “Kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang di antara kita dalam suatu tanggungan bersama. Syirkah dan laba menjadi milik kita bersama.” Demikian pendapat Hanafi dan Hambali. Adapun pendapat Maliki dan Syafi’i: syirkah yang demikian adalah batil.

Tidak sah syirkah ‘inan melainkan dengan syarat bahwa modal keduanya adalah satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain. Dalam hal ini, tidak disyaratkan modal sama banyaknya. Adapun, kalau modal mereka sama, tetapi salah seorang di antara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak dalam pembagian laba, maka syirkah menjadi batal. Demikian menurut Maliki dan Syafi’i.

Hanafi: syirkah demikian adalah sah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta bekerja lebih banyak.

&

Perdamaian (Shulh)

13 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat bahwa jika seseorang mengetahui ada hak orang lain, lalu ia berdamai atas sebagiannya saja, hal itu tidak diperbolehkan karena dapat merusak hak orang lain. Adapun, jika ia tidak mengetahui dan mengakui hak orang lain, apakah perdamaian tersebut sah hukumnya? Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali: sah. Menurut pendapat Syafi’i: tidak sah. Tiga imam madzab sepakat bahwa membuat perdamaian terhadap barang yang tidak diketahui hukumnya adalah sah. Sedangkan Syafi’i: tidak boleh.

Apabila didapati sebuah pagar di antara dua rumah, dan salah satu rumah itu mempunyai sebatang pohon, lalu masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut adalah miliknya, maka pohon tersebut menjadi milik pemilik pagar dengan disumpah. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Sedangkan pendapat Syafi’i dan Hambali: batang pohon itu ditetapkan sebagaimana keadaannya, dan pagarnya dipandang milik keduanya berdasarkan sumpah dari mereka.

Apabila dua orang saling mengakui sebuah loteng yang terletak di antara dua rumah dengan kamar yang terdapat di atasnya sebagai miliknya maka loteng tersebut menjadi milik pemilik ruangan di bawahnya. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Sedangkan Syafi’i dan Hambali: loteng tersebut dibagi dua untuk kedua orang tersebut.

Apabila bagian atas dan bagian bawah dari suatu rumah runtuh, lalu pemilik bagian atas hendak membangunnya, maka pemilik bagian bawah tidak boleh dipaksa untuk ikut membangun miliknya dan memberinya loteng. Dengan demikian, pemilik bagian atas membangun di atasnya. Namun jika ia hendak memilih antara membangun bagian bawah dengan hartanya sendiri dan menghalangi pemilik bagian bawah untuk mengambil manfaat, sebelum diberikan atau dibayar apa yang disepekati, hal demikian dibolehkan. Demikian pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Seperti itu pula yang dinukil dari Syafi’i.

Adapun pendapat yang shahih dari madzab Syafi’i adalah pemilik bagian bawah tidak boleh dipaksa untuk ikut membangun dan tidak boleh dihalangi mengambil manfaat jika pemilik bagian atas membangunnya tanpa izin darinya. Demikian menurut qaul jadid Syafi’i.
Sedangkan menurut qaul qadim Syafi’i dan yang dipilih oleh segolongan ulama kemudian madzab ini, kongsi tersebut boleh dipaksakan untuk menolak kemelaratan dan untuk memelihara milik yang dikongsikan dari kesia-siaan. Al-Ghazali berkata: pendapat yang baik hedaklah para hakim memperhatikan keadaan orang yang berselisih itu. Kalau tampak baginya bahwa keengganan orang yang enggan itu disebabkan ada maksud baik, atau tidak dapat dipastikan baik buruknya, ia tidak boleh dipaksa. Adapun kalau ternyata orang yang enggan itu karena keras kepala, boleh dipaksa. Selanjutnya kedua pendapat tersebut dapat diberlakukan dalam masalah membersihkan sumur, saluran air, dan parit di antara dua orang yang berkongsi.

Seseorang yang memiliki harta dibolehkan mengelola hartanya dengan cara yang tidak merugikan para tetangganya yang dekat. Para imam madzab berbeda pendapat tentang pengelolaan yang merugikan tetangganya. Hanafi dan Syafi’i: dibolehkan seseorang memiliki harta menggunakan barang miliknya yang tidak memelaratkan tetangga, seperti menggali sumur di samping sumur tetangga, atau membuat jendela pada dinding rumahnya yang tembus ke rumah tetangganya. Semua itu tidak dilarang karena ia menggunakan dalam barang miliknya.

Maliki dan Hambali: tidak boleh, seperti membangun tempat mandi, tempat memerah susu, kakus atau menggali sumur di samping sumur tetangganya yang dapat mengurangi air sumur tetangga tersebut.

Seorang pemilik bangunan dibolehkan meninggikan bangunannya dalam miliknya sendiri, tetapi ia tidak dibolehkan melihat aurat tetangganya. Demikian menurut kesepakatan para imam madzab. Adapun jika atapnya lebih tinggi daripada atap milik orang lain, ia harus membangun diding yang dapat menghalangi menengok ke tetangganya. Demikian pendapat Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi dan Syafi’i: tidak diharuskan berbuat demikian.

Para imam mujtahid sepakat, apabila ada di antara dua rumah yang mempunyai satu dinding, lalu dinding tersebut roboh, kemudian salah seorang dari keduanya meminta yang lain supaya membangunnya kembali, tetapi ia menolaknya, maka tidak boleh dilakukan pemaksaan kepadanya. Demikian juga, tidak boleh dilakukan pemaksaan jika mereka bersengketa tentang sumur, saluran air, atau parit.

Pendapat Hanafi dalam masalah sumur dan parit: boleh dipaksa, tetapi dalam masalah dinding rumah, tidak boleh dipaksa. Bahkan, dalam masalah dinding rumah telah disepakati tentang tidak bolehnya ada paksaan. Dikatakan kepada orang lain itu: “Jika engkau mau, bangunlah bangunan yang menghalanginya dari mengambil manfaat sebelum diberikan harga bangunan kepadamu.”
Maliki menyetujui adanya paksaan dalam masalah saluran air, parit, dan sumur. Namun ia menolak pendapat Hanafi dalam masalah dinding rumah yang menjadi milik bersama. Dari Maliki sendiri terdapat dua riwayat. Pertama, boleh dipaksa. Kedua, tidak boleh dipaksa.

&

Jaminan (Dhaman)

13 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat tentang bolehnya dhaman [jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut. Uang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar. Ibn Abi Laila, Ibn Syubramah, Abu Tsawr, dan Dawud berpendapat: utang menjadi gugur.

Apakah utang menjadi lepas dari tanggungan seseorang yang meninggal jika dijanjikan oleh orang lain untuk membayarnya? Hanafi, Maliki dan Syafi’i: tidak terlepas sebagaimana ia ketika masih hidup. Dari Hambali diperoleh dua riwayat.

Boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui, seperti mengatakan: “Aku menangung untukmu apa saja yang berada pada Zaid.” Hal itu tidak diketahui oleh penjamin, berapa banyaknya. Demikian juga, dibolehkan menjamin sesuatu yang belum terjadi. Misalnya seseorang mengatakan: “Berilah utang kepada Zaid, dan segala utangnya kami yang membayarnya” atau “Kami yang menanggungnya.” Demikian pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali.

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzab Syafi’i: hal demikian tidak diperbolehkan, dan juga tidak boleh membebaskan sesuatu yang tidak diketahui, dan juga tidak boleh membebaskan sesuatu yang tidak diketahui. Apabila seseorang meninggal dunia, dan ia mempunyai utang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, bolehkah menjamin utang orang tersebut? Menurut pendapat Maliki, Syafi’i, Hambali, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan: boleh. Sedangkan Hanafi: apabila tidak ditinggalkan harta pembayarannya, tidak sah.

Menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali: sah jaminan akan membayar tanpa diterima penjaminan itu oleh yang menuntut. Sedangkan menurut Hanafi: tidak sah, kecuali pada suatu tempat saja, yaitu apabila orang sakit berkata kepada sebagian ahli warisnya: “Tanggunglah utangku.” Kemudian utang itu ditanggung, sedangkan para pemberi utang tidak hadir. Namun, kalau dalam keadaan sehat ia berbuat demiian, maka penjamin tidak dikenai kewajiban apapun.

Menjamin badan disahkan oleh syara’ terhadap setiap orang yang wajib datang ke majelis hukum. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam madzab. Sah menjamin badan orang yang terdakwa, kecuali menurut pendapat Hanafi. Sah juga menjamin dengan badan mayat agar didatangkan untuk dijadikan kesaksian. Penjamin itu terlepas dari beban jaminan karena telah menyerahkan jaminan tersebut di tempat yang disyaratkan, baik disukai penerima hak maupun tidak. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam madzab.

Apabila penjamin meninggal sebelum ia menunaikan jaminannya, maka jaminannya batal. Namun pendapat Maliki tidak membatalkannya. Adapun jika orang yang dijamin melarikan diri maka penjamin tidak dikenai kewajiban apapun selain diharuskan mendatangkan orang yang dijamin yang telah lari itu. Jika tidak dapat didatangkan, ia pun tidak dikenai pembayar. Demikian pendapat Hanafi dan Syafi’i. Adapun apabila harta orang yang lari itu sulit didatangkan karena sudah lari terlalu jauh, maka diberikan tempo selama waktu yang cukup untuk pergi dan membawanya kembali. jika ia tidak mampu mendatangkannya, ia boleh dipenjarakan hingga orang yang lari tersebut dapat didatangkan. Demikian pendapat Hanafi.

Maliki dan Hambali berpendapat: jika ia tidak dapat mendatangkannya, maka ia dikenai kewajiban membayar harta. Menurut pendapat Syafi’i: tidak dikenai kewajiban membayar harta sama sekali. Apabila tidak diketahui tempat larinya, tidak perlu dicari. Demikian kesepakatan para imam madzab. Jika seseorang berkata: “Jika aku tidak bisa membawanya besok maka aku akan menjamin segala utangnya.” Lalu ternyata ia tidak dapat mendatangkannya, atau orang yang dicari itu meninggal, maka ia wajib menjamin segala utang orang yang dijaminnya itu. Demikian pendapat Syafi’i dan Maliki.

Apabila seseorang menuduh orang lain bahwa ia mempunyai utang seratus dirham, lalu ada orang lain mengatakan: “Jika besok ia tidak bisa membayar, aku akan membayarnya.” Maka ia wajib membayarnya jika orang yang dituduh itu tidak membayar. Demikian pendapat Syafi’i, Maliki dan Muhammad bin al-Hasan.

Menjamin segala beban yang terjadi dalam jual beli hukumnya boleh. Demikian pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun pendapat Syafi’i yang paling kuat: boleh jika sesudah diterima uang atau harga. Semua orang yang berada di seluruh daerah, tentu tidak sama dengannya, karena hal demikian tidak boleh, sebab ia merupakan jaminan yang tidak wajib.

&

Hiwalah (Pemindahan Utang)

13 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat, apabila seseorang mempunyai hak pada orang lain, lalu orang lain itu memindahkan pembayarannya kepada pihak ketiga, dimana ia mempunyai hak padanya, maka pihak pertama tidak wajib menerima pemindahan utang tersebut. Dawud berpendapat: wajib menerimanya.

Tidak boleh pihak ketiga menolak pengalihan utang itu, dan tidak diperlukan keridlaannya. Demikian pendapat Hanafi dan Syafi’i. Sedangkan Maliki: jika pihak pertama adalah musuh bagi pihak ketiga maka pihak ketiga tidak wajib menerimanya. Al-Isthakhri, salah seorang ulama madzab Syafi’i berpendapat: pihak ketiga tidak wajib menerimanya secara mutlak, baik ia musuh atau bukan. Pendapat ini diriwayatkan dari Dawud. Apabila pemilik hak menerima pengalihan utang yang dipindahkan kepada seorang yang kaya, terlepaslah pihak kedua dari pihak mana saja. demikian menurut seluruh pendapat fuqaha, kecuali Zufar yang mengatakan: tidak terlepas.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang kembalinya pihak pertama kepada pihak kedua jika ia tidak memperoleh pembayaran piutangnya dari pihak ketiga. Dalam masalah ini, menurut madzab Maliki: kalau pihak kedua menipu pihak pertama ketika ia membuat pemindahan pembayaran utang dengan mengatakan bahwa ia tidak mampu membayar, dan hal itu diketahui dari pihak ketiga, maka pihak pertama boleh menuntut pembayaran kembali kepada pihak kedua. Adapun jika bukan disebabkan oleh penipuan, ia tidak boleh menuntut kepada pihak kedua.

Pendapat Syafi’i dan Hambali: pihak pertama tidak boleh menuntut kembali kepada pihak kedua secara mutlak, baik disebabkan penipuan maupun sebab lainnya. Hal itu karena pihak pertama keliru, yaitu tidak membahas hal itu terlebih dahulu sebelum menerima pengalihan utang itu. Dari Hanafi diperoleh riwayat bahwa pihak pertama kembali menuntut kepada pihak kedua jika pihak ketiga mengingkari pembayaran utangnya.

&