Arsip | 13.40

Hadits Arba’in ke 38: Wali Allah dan Sarana-Sarana untuk Mendekatkan Diri kepada Allah

25 Feb

Al-Wafi; Imam Nawawi; DR.Musthafa Dieb al-Bugha

Hadits Arbain nomor 38 (tiga puluh delapan)Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, Allah berfirman, “Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekati-Ku dengan sesuatu yang lebih Kucintai daripada apa yang telah Aku wajibkan. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah hingga Aku mencintainya. Ketika Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam dan manjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Ku-beri, dan jika memohon perlindungan-Ku pasti Kulindungi.” (HR Bukhari)

URGENSI HADITS

Allah swt. memberikan mahabbah dan penjagaan terhadap para wali-Nya. Wujud dari penjagaan itu adalah kemarahan Allah bila seseorang berusaha mencelakakan mereka. hadits ini menjelaskan siapa wali Allah dan kekasih-Nya di dunia maupun di akhirat. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa hadits ini adalah hadits yang paling mulia, yang berbicara tentang para wali.

Imam asy-Syaukani berkata, “Hadits ini mengandung banyak faedah berharga, bagi orang yang betul-betul memahami dan mentadabburinya dengan benar.”

Ath-Thukhi berkata, “Hadits ini adalah pijakan menuju Allah, mengenal dan mencitai Allah. Juga merupakan jalan untuk merealisasikan berbagai kewajiban yang sifatnya batin [iman] dan kewajiban yang sifatnya dhahir [Islam] dan gabungan antara keduanya [ihsan]. Sedangkan Ihsan mencakup karakteristik orang-orang yang berusaha menuju Allah swt. Karakteristik tersebut di antaranya: zuhud, ikhlas, muraqabah dan lain sebagainya.

KANDUNGAN HADITS

1. Wali-wali Allah.
Wali Allah adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam al-Qur’an, mereka ini dicirikan dengan dua sifat: iman dan takwa. Firman Allah:
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. [yaitu] orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.” (Yunus: 62-63)

Rukun yang pertama kali harus dipenuhi untuk mendapatkan kewalian adalah keimanan kepada Allah. Sedangkan rukun kedua adalah ketakwaan. Dengan demikian, hal ini akan membuka peluang yang sangat luas bagi orang-orang untuk menjadi wali, sehingga akan mendapat ketenangan. Dari sini, mereka bisa meningkat lagi pada derajat yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang berada dalam baris terdepan dalam melaksanakan setiap kebaikan. Derajat umat Islam tersebut dalam al-Qur’an dikelompokkan menjadi tiga golongan:

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.” (Fathir: 32)

Golongan pertama, orang yang mendhalimi diri sendiri adalah ummat Islam yang masih bergelimang dalam kubangan dosa. Golongan kedua pertengahan, adalah mereka-mereka yang menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan. Mereka inilah wali-wali Allah. Namun demikian mereka ini kewaliannya masih berada pada tangga terendah. Sedangkan golongan ketiga, yang senantiasa dalam baris depan dalam melaksanakan kebaikan adalah mereka yang tidak terbatas melakukan kewajiban, akan tetapi berlomba-lomba melakukan perbuatan sunnah. Tidak terbatas menjauhi perkara-perkara haram, namun juga berlomba untuk menjauhi perkara-perakara yang makruh. Mereka inilah yang menempati tangga puncak dalam tangga kewalian.

Wali-wali Allah yang paling mulia adalah para Nabi dan Rasul. Mereka adalah manusia-manusia yang terjaga dari setiap dosa, dan didukung oleh mukjizat Allah swt.
Menempati urutan kedua adalah para shahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang telah merefleksikan al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.
Berikutnya adalah orang-orang yang hidup setelah mereka hingga hari ini. Yang perlu diingat, bahwasannya kewalian tidak akan terealisasi dalam diri siapapun kecuali orang tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan, mengikuti dan meneladani Rasulullah saw. dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatannya.

Kesalahan paling fatal yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini, adalah anggapan yang menyatakan bahwa kewalian hanyalah dimiliki orang-orang tertentu dan jumlahnya sedikit. Yang lebih celaka lagi, jika derajat kewalian tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak diketahui keimanan dan ketakwaannya, bahkan lebih pantas disebut sebagai walis setan, karena sikap dan perilakunya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam sama sekali.

2. Memusuhi wali Allah ??
Siapapun yang menyakiti seorang mukmin, baik jiwa, harta maupun kehormatannya, maka Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Ketika Allah menyatakan perang kepada seseorang, berarti Allah pasti menghancurkannya. Kadang Allah menunda adzab-Nya, bukan berarti melupakan kesalahan orang tersebut. Kadang Allah membiarkan orang dhalim berbuat aniaya di bumi untuk beberapa saat. Setelah itu Allah menimpakan kepadanya adzab yang sangat pedih.

Orang yang memusuhi wali Allah disebut juga telah menyatakan perang kepada Allah. ‘Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, bahwa Allah berfirman, “Barangsiapa yang menyakiti wali-Ku, maka ia telah menyatakan perang kepada-Ku.” (HR Ahmad)
Abu Umamah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah swt. berfirman, “Baransiapa yang menghina wali-Ku, berarti ia telah menantang-Ku untuk perang.

3. Amalah yang paling afdlal
Dalam hadits di atas terdapat isyarat yang jelas. “Dan tidaklah hamba-Ku mendekat-Ku dengan sesuatu yang lebih Ku-cintai daripada apa yang telah Aku wajibkan.”
Umar ra. berkata, “Amalan yang paling afdlal adalah melakukan apa-apa yang telah diwajibkan Allah, meninggalkan perkara-perkara yang telah diharamkan Allah dengan niat yang ikhlas.”

Umar bin Abdul ‘Aziz berkata, “Ibadah yang paling afdlal adalah melakukan kewajiban dan menjauhi berbagai perkara yang diharamkan. Karena Allah, dalam mewajibkan berbagai perkara kepada hamba-Nya, hanyalah semata-mata agar hamba-Nya mendekatkan diri kepada-Nya, mendapatkan keridlaan dan karunia-Nya.

Kewajiban fisik [yang juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah] yang paling utama, adalah shalat. Allah swt. berfirman, “Sujudlah dan dekatlah [dirimu kepada Rabb].” (al-‘Alaq: 19)
Rasulullah saw. bersabda, “Saat hamba paling dekat denga Rabbnya adalah ketika ia sujud.”

Termasuk kewajiban yang dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah keadilan pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpin. Baik pemimpin yang sifatnya umum, misalnya penguasa, atau pun pemimpin yang sifatnya khusus, misalnya seorang suami terhadap istri dan anaknya.

Abu Sa’id al-Khudri berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Hamba yang paling dicintai Allah yang paling dekat tempatnya dengan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil.” (HR Tirmidzi)

Abdullah bin Umar ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di sisi Allah, di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, persisi di sebelah kanan ar-Rahman [Allah]. Kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat adil dalam setiap keputusan hukumnya, terhadap keluarga dan orang-orang yang dipimpinnya.” (HR Muslim)

4. Meninggalkan maksiat adalah bagian dari menunaikan kewajiban.
Allah swt. mewajibkan hamba-Nya untuk meninggalkan maksiat. Allah juga telah menjelaskan bahwa siapapun yang melanggar batasan-batasan-Nya dan melakukan kemaksiatan, maka ia layak mendapatkan siksa yang teramat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya meninggalkan maksiat juga masuk dalam keumuman ucapan, “Dan tidaklah hamba-Ku mendekati-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang telah Aku wajibkan.”

Bahkan sebenarnya kewajiban meninggalkan maksiat lebih didahulukan daripada kewajiban untuk melakukan ketaatan. Ini diisyaratkan oleh hadits, “Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah semampu kalian. Sedangkan jika aku larang kalian terhadap sesuatu, maka janganlah kalian mendekatinya.”

Dalam menjelaskan hadits ini, Ibnu Rajab berkata, “Semua maksiat pada dasarnya adalah memerangi Allah.” Ibnu Rajab lalu mengutip ucapan Ibnu Adam, “Apakah kamu mampu memerangi Allah? Siapapun yang maksiat kepada Allah, maka ia telah memerangi-Nya. Semakin besar dosa dari kemaksiatan, maka semakin besar pula ia memerangi Allah. Karena itu, Allah menamakan orang-orang yang memakan riba dan perampok sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena besarnya kedhaliman kedua perbuatan tersebut bagi ummat manusia.”

5. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah.
Hal ini harus didahului dengan menunaikan semua kewajiban: shalat, puasa, zakat, haji [jika telah mampu], dan kewajiban lainnya. Di samping itu juga menahan diri dari semua perkara yang makruh. Inilah yang layak mendapat mahabbah [kecintaan] Allah swt. Barangsiapa yang dicintai Allah swt. maka Allah akan memberikan karunia untuk selalu mentaati-Nya, senantiasa menyibukkan diri dengan dzikir dan beribadah kepada-Nya. dengan demikian, ia layak dekat dengan Allah swt. Orang-orang seperti inilah yang disinyalir dalam sebuah ayat:

“Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.” (al-Maaidah: 54)

Amalan sunnah yang paling besar, untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah banyak membaca al-Qur’an, mendengar, mentadabburi dan memahaminya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah ra. Karena bagi orang yang mencintai tidak ada sesuatu yang paling indah selain ucapan orang yang dicintainya. Karenanya Ibnu Mas’ud berkata, “Barangsiapa yang mencintai al-Qur’an, maka ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.”

Termasuk amalan sunnah yang besar adalah banyak berdzikir. Allah swt. berfirman: “Karena itu, ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat [pula] kepadamu.” (al-Baqarah: 152)

Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, Allah swt. berfirman, “Aku sejalan dengan dugaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam kesendiriannya, maka Aku mengingatnya dalam kesendirian-Ku. Jika ia mengingat-Ku di depan umum, maka Aku akan mengingatnya di depan umum yang lebih baik dari mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)

6. Dampak kecintaan Allah terhadap para walinya.
Hal ini tergambar dalam hadits di atas, “Ketika Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam dan manjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan.”
Dalam riwayat lain disebutkan, “Hatinya yang ia pergunakan untuk berfikir, dan lisannya yang ia pergunakan untuk berbicara.”

Ibnu Rajab berkata, “Maksudnya, barangsiapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amalan wajib, lalu dengan amalan sunnah, maka ia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian naik lebih tinggi dari derajat keimanan ke darajat ihsan. Sehingga ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia telah melihat-Nya. Hatinya dipenuhi ma’rifat, kecintaan, pengagungan, rasa takut, dan rindu kepada Allah. Sehingga apa yang ada di dalam hatinya seolah terlihat dengan jelas.”

Ketika hati telah dipenuhi oleh kebesaran Allah, maka apapun selain Allah akan tersingkir dari hati itu. Bahkan hawa nafsunya pun lenyap dan tidak ada sedikitpun keingingan, kecuali apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti inilah, seseorang tidak akan terucap kecuali dalam rangka dzikir kepada Allah, tidak bergerak kecuali dengan perintah-Nya. Jika ia berbicara, maka berbicara karena Allah. Jika ia mendengar maka mendengar karena Allah. Jika ia melihat maka ia melihat karena Allah, jika ia memegang sesuatu maka hanya karena Allah. Inilah yang dimaksud oleh hadits di atas.

Dengan demikian, siapapun yang mengiterpretasikan pada selain hal di atas, misalnya manunggaling kawulo gusti (hamba dan Tuhan jadi satu jasad), maka Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari semua itu.

Imam Syaukani berpendapat bahwa yang dimaksud oleh hadits di atas adalah bahwa Allah akan memberikan cahanya-Nya kepada setiap badan yang disebut dalam hadits. Dengan cahaya itulah anggota badan tersebut akan berjalan menelusuri jalan hidayah dan menjauhi jalan kesesesatan. Al-Qur’an juga telah menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi (an-Nuur: 35)

Dalam hadits shahih juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw. berdoa, “Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada mataku, pada pendengaranku…”

7. Doa wali pasti dikabulkan.
Termasuk karunia Allah terhadap para walinya adalah apabila wali tersebut meminta sesuatu, maka Allah akan memberinya. Jika meminta perlindungan maka Allah akan memberinya perlindungan. Jika berdoa kepada-Nya maka akan dikabulkan doanya. Karenanya ia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Dalam sejarah Islam, tersebutlah nama-nama yang dikenal dengan orang-orang yang doanya dikabulkan, seperti: Barra’ bin Malik, Sa’ad bin Abi Waqash, dan yang lainnya. Namun demikian, di antara mereka yang selalu dikabulkan doanya, mereka lebih memilih bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Mereka mengharapkan pahala dari ujian itu, dan tidak berdoa agar dibebaskan dari ujian yang menimpanya.

Bisa jadi ada wali Allah yang meminta sesuatu kepada Allah. Namun, Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi kekasihnya. Lalu permintaan hamba tersebut tidak dikabulkan dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika tidak di dunia maka di akhirat.
Abu Sa’id al-Khudri ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, yang dalam doa tersebut tidak terdapat unsur dosa atau pun pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari ketiga hal berikut ini: mungkin mengabulkannya dengan segera apa yang diminta dalam doanya, atau akan diberikan di akhirat, atau ia akan dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan permintaannya.” (HR Ahmad)

8. Keragu-raguan Allah untuk mencabut nyawa seorang Muslim.
Dalam riwayat Imam Bukhari terdapat tambahan,
“Tidaklah Aku ragu-ragu tentang sesuatu yang Aku pasti melakukannya, seperti keraguan-Ku mencabut nyawa hamba-Ku yang Mukmin. Ia membenci kematian, dan Aku membenci menyakitinya.”

Ibnu Shalah berkata, “Yang dimaksud dengan keraguan disini bukanlah keraguan yang kita kenal. Tetapi keraguan tersebut lebih disebabkan karena cintanya yang amat sangat, sehingga seakan tidak mau menyakitinya dengan kematian. Karena kematian adalah sakit yang maha dahsyat di dunia, kecuali bagi orang-orang tertentu. Namun kematian memang harus terjadi, karena telah menjadi ketentuan Allah.”

Dengan tambahan di atas, maka jelaslah bahwa kematian [bagi orang yang dicintai Allah] bukanlah sesuatu yang bertujuan menghinakannnya, tetapi justru mengangkat derajatnya. Karena kematian merupakan jalan untuk berpindah ke tempat yang mulia dan penuh kenikmatan.

9. Tawadlu’
Imam Bukhari menggunakan hadits di atas sebagai dalil tawadlu’. Beliau menempatkan hadits tersebut dalam bab “tawadlu”. Karena mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada dasarnya adalah karena sikap tawadlu’. Demikian juga, mencintai dan tidak memusuhi wali-wali Allah, juga merupakan sikap tawadlu’ dan kepatuhan kepada Allah.

Iyadh bin Hammar ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua bersikap tawadlu’, agar tak ada seorang pun merasa lebih mulia dari yang lain.” (HR Muslim)

Selain itu, hadits di atas juga mengisyaratkan beberapa hal:
a. Wali Allah mempunyai kedudukan yang tinggi, karena ia menyerahkan semua urusan dirinya kepada Allah swt.
b. Seseorang yang menyakiti wali Allah, tetapi tidak segera ditimpa musihab, bukan berarti terlepas dari kemarahan Allah. Bisa jadi musibahnya dalam bentuk yang lain. Karena sesungguhnya kesesatan adalah bentuk dari musibah.

&

Definisi Wali Allah

25 Feb

Al-Wafi; Imam Nawawi; DR.Musthafa Dieb al-Bugha

Wali, bisa berarti “mencintai” karena ia sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Bisa juga berarti “yang dicintai” karena Allah dan senantiasa menjaganya sebagai balasan atas ketaatannya.

Ibnu Hajar asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa wali adalah orang yang mengenal Allah, selalu mentaati-Nya, dan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. Allah berfirman:
“Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (Yunus: 62-64)

&

Peminjaman Barang (‘Ariyah)

25 Feb

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat peminjam barang (‘ariyah) merupakan ibadah yang disunnahkan serta diberi pahala. Mereka berbeda pendapat mengenai tanggungannya bila terjadi kerusakan.

Menurut Syafi’i dan Hambali: tanggungannya dibebankan kepada peminjam disebabkan kesalahannya maupun tidak. Sedangkan Hambali dan para ulama pengikutnya: barang pinjaman merupakan amanah. Tidak dibebankan kepada peminjam bila terjadi kerusakan, kecuali disebabkan oleh kesalahannya. Tentang kerusakan, yang diterima adalah pengakuan peminjam. Demikian juga pendapat Hasan al-Bashri, an-Nakha’i, al-Awza’i, dan ats-Tsawri.

Adapun pendapat Maliki: apabila sudah nyata bahwa barang yang dipinjam itu rusak, tanggungannya tidak dibebankan kepada peminjam, baik yang dipinjamnya itu berupa hewan, pakaian dan perhiasan yang terbungkus maupun perhiasan yang tampak, kecuali jika ia berbuat kesalahan. Inilah pendapat Maliki yang paling jelas.

Qatadah dan para ulama lainnya berpendapat bahwa apabila orang yang meminjamkannya mensyaratkan kepada peminjam adanya tanggungan bila terjadi kerusakan, maka tanggungannya menjadi beban peminjam. Jika tidak disyaratkan demikian, maka tanggungannya tidak menjadi bebannya.

Apabila seseorang meminjam suatu barang, apakah dibolehkan ia meminjamkannya lagi kepada orang lain? Hanafi dan Maliki: boleh, meskipun tidak seizin pemiliknya, yaitu selama tidak dipergunakan untuk sesuatu maksud yang tidak bertentangan dengan kegunaan barang tersebut.
Hambali: tidak boleh, kecuali dengan seizin pemiliknya.

Syafi’i tidak memiliki ketentuan dalam masalah tersebut. Namun menurut pendapat para ulama pengikutnya, terdapat dua pendapat dan pendapat yang paling shahih adalah tidak boleh.

Para imam madzab berbeda pendapat, apakah orang yang meminjamkan boeh meminta kembali barang yang dipinjamkannya? Hanafi, Syafi’i dan Hambali: ia tidak boleh meminta kembali barangnya kapan ia suka, meskipun sudah diserahkan dan belum dipergunakan oleh peminjamnya.

Maliki: jika meminjamnya untuk suatu masa tertentu, tidak boleh diminta sebelum masa peminjamannya habis. Orang yang meminjamkan tidak meminjamkan barangnya yang dipinjam selama belum dimanfaatkan oleh peminjamnya.

Apabila seseorang meminjamkan tanah untuk dibangun suatu bangunan atau untuk menanam tanaman, ia tidak boleh meminta kembali. akan tetapi, orang yang meminjamkannya diminta memberikan harganya bila ia membongkarnya atau memerintahkan untuk membongkarnya jika dengan pembongkaran itu ia dapat mengambil manfaat. Jika peminjaman itu dibatasi waktu tertentu maka tidak boleh diminta sebelum habis waktunya. Apabila waktunya habis, pemberi pinjaman boleh memilih seperti di atas.

Hanafi: jika ditentukan masa peminjamannya, ia boleh dipaksa membongkarnya setelah habis waktunya. Ia tidak boleh dipaksa sebelum waktunya tiba.

Syafi’i dan Hambali: jika disyaratkan pada permulaan, ia boleh membongkarnya kapan saja. adapun jika tidak disyaratkan, dan peminjam memilih agar dibongkar, haruslah dibongkar. Apabila ia tidak memilih untuk dibongkar, peminjam boleh memilih antara memilikinya dan mengganti harganya atau membongkar dengan membayar kerugian. Jika orang yang meminjamkannya tidak memiliki salah satu pilihan tersebut, tidak boleh dibongkar bila orang yang meminjam membayar sewanya.

&

Penitipan Barang (Wadi’ah)

25 Feb

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat bahwa wadi’ah adalah menerima serta memelihara titipan barang berupa ibadah yang disunnahkan. Memeliharanya mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan dhaman (jaminan), kecuali dengan kesalahan yang disengaja. Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima titipan, yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah.

Para imam madzab berbeda pendapat jika ketika menerima barang titipan ada saksi. Hanafi, Syafi’i, dan Hambali berpendapat: Meskipun tatkala menyerahkan barang ada saksi, tetapi jika orang yang dititipi menyatakan telah mengembalikannya tanpa saksi, pernyataannya tetap diterima. Sedangkan menurut Maliki: tidak diterima kecuali adanya saksi atau bukti.

Seseorang dititipi mata uang dinar atau dirham, lalu ia mempergunakannya untuk belanja atau dirusak. Lalu ia menggantikannya sejumlah yang sama ke tempat penyimpanan titipannya. Setelah itu gantiannya itu rusak bukan disebabkan oleh perbuatannya. Dalam hal ini dia tidak dikenakan kewajiban pertanggungan. Jika dicampurkan antara dinar titipan dan dinar atau dirham miliknya, atau gandum titipan dan gandum miliknya, sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang miliknya dan mana milik penitip, jika terjadi kerusakan maka ia tidak dikenai kewajiban pertanggungan. Demikian pendapat Maliki.
Hanafi: jika yang dikembalikan itu barang asli, ia tidak dikenai pertanggungan kalau terjadi kerusakan. Adapun jika barang yang dikembalikan bukan yang aslinya, tetapi yang sepertinya, maka ia tidak dikenai pertanggungan.

Syafi’i dan Hambali: orang yang dititipi barang dikenai pertanggungan. Ia tetap dianggap bersalah mengeluarkan barang titipan dari tempatnya, baik yang dikeluarkan itu barang aslinya maupun gantinya yang mirip.

Seseorang dititipi barang yang bukan berupa emas dan perak, serta tidak dapat ditimbang, ditakar atau dihitung, seperti pakaian atau binatang. Lalu barang itu rusak karena dipakai. Kemudian ia megembalikannya ke tempat lain. Dalam hal ini al-Qadli ‘Abdul Wahab berpendapat: Menurut Maliki, dalam masalah binatang, apabila seseorang mengendarai binatang yang dititipkan kepadanya lalu dikembalikan ke kandangnya, pemiliknya boleh meminta penjaminan harganya atau meminta sewanya.

Maliki juga menjelaskan hukumnya jika terjadinya kematian setelah dikembalikan ke kandang penitipan. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa hendaknya ia menjadikan sewa dan harganya sebagai tanggungan orang yang dititipi. Maliki tidak menyatakan ihwal pakaian yang dipakai dan tidak rusak, tetapi setelah dikembalikan ke tempatnya terjadi kerusakan. Adapun jika barang titipan itu berupa barang yang tidak dapat ditimbang atau ditakar, seperti lemari dan pakaian, lalu dipakai dan terjadi kerusakan, ia wajib membayar harganya, bukan diganti dengan barang yang sama, sebab ia dipandang berbuat salah mempergunakan barang titipan. Seperti itu pula pendapat Syafi’i dan Hambali.

Hanafi: apabila ia memakainya, lalu dikembalikan ke tempatnya, kemudian terjadi kerusakan, maka ia tidak diharuskan membayar kerugian.

Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa apabila barang titipan diminta oleh pemiliknya, orang yang dititipi barang wajib mengembalikan jika memungkinkan untuk diserahkan. Adapun bila tidak memungkinkan, dibayar jaminannya. Apabila penitip barang meminta kembali barang yang dititipkannya, lalu orang yang dititipi mengatakan, “Engkau tidak menitipkan barang kepadaku.” Lalu ia mengatakan, “Barang itu hilang.” Maka ia harus menanggungnya, sebab ia telah melanggar amanah.

Apabila orang yang dititipi barang mengatakan, “Tidak ada hak bagiku sama sekali,” lalu mengatkan, “Barang itu telah musnah.” Maka yang diterima adalah pengakuannya, bukan pengakuan penitip barang. Jika orang yang dititipi menyerahkan kepada keluarganya di rumah, dalam hal ini Hanafi, Maliki, dan Syafi’i mengatakan: apabila barang itu dititipkan kepada orang yang dinafkahinya, meskipun tidak ada udzur, dia tidak dimintai pertanggungan. Sedangkan menurut Syafi’i: apabila barang itu dititipkan kepada orang lain yang tidak dinafkahi, tanpa udzur, ia dimintai pertanggungan.

&

Syuf’ah

25 Feb

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat tentang diperbolehkannya beserikat dalam hak milik. Tidak ada Syuf’ah (menyangga kongsi menjual barang kepada orang lain oleh seorang kongsi) bagi tetangga. Demikian pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Menurut Hanafi: para tetangga pun mempunyai hak syuf’ah.

Menurut Hanafi dan madzab Syafi’i yang paling kuat [rajih], syuf’ah itu hendaknya dilakukan dengan segera oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, barangsiapa yang melambatkan tuntutan syuf’ah, gugurlah haknya, sama dengan hak khiyar mengembalikan barang.

Imam Syafi’i pun mempunyai pendapat lain, yaitu ia masih berhak mengemukakan penolakannya, selama belum lewat tiga hari. Menurut pendapat beliau lainnya hak tersebut tetap dipeganginya kecuali dengan tegas menggugurkannya.

Adapun menurut pendapat Madzab al-Malikiyah, apabila barang yang dapat dikemukakan hak Syuf’ah sudah dijual, sedangkan kongsinya juga hadir dan mengetahui penjualan tersebut, ia tetap boleh mengemukakan syuf’ah-nya kapan saja dia kehendaki. Dan syuf’ahnya tidak pernah gugur, kecuali oleh salah satu sebab di antara dua sebab, pertama waktunya sudah lewat, dengan lewatnya waktu dan ia tidak mengajukan syuf’ah, berarti ia tidak mengemukakan syuf’ah. Kemudian mengenai lama waktunya, dari Maliki diperoleh riwayat yaitu selama satu tahun dan riwayat lainnya mengatakan lima tahun. Kedua, pembeli mengemukakan perkara kepada hakim, lalu hakim memutuskan bahwa barang tersebut harus diambil atau ditinggalkan. Dan syuf’ah itu tidak perlu disegerakan.

Dari Hambali pun diperoleh beberapa riwayat, pertama, syuf’ah itu harus disegerakan. Kedua, syuf’ah itu ditentukan waktunya dalam majelis. Ketiga, boleh dilambatkan, karena itu hak syuf’ah tidak hilang sehingga dengan jelas ia menggugurkannya atau ia tuntut.

Apabila buah masih berada di batangnya, dan ia dimiliki (secara kongsi) oleh dua orang, lalu salah satunya menjual bagiannya, apakah bagi kongsinya dibolehkan menolaknya untuk menjual atau tidak? Dalam hal ini Maliki mempunyai pendapat yang saling bertentangan. Dalam satu riwayat “boleh melalukan syuf’ah” sedangkan dalam riwayat lainnya “tidak ada syuf’ah baginya”. Hanafi: baginya mempunyai hak syuf’ah. Syafi’i dan Hambali: tidak ada hak syuf’ah baginya.

Apabila harta syuf’ah ditangguhkan pembayarannya, orang yang mengajukan syuf’ah boleh mengambil barang dengan membayar harganya dalam masa penangguhan itu. Jika orang yang men-syuf’ah itu orang kaya dan terpercaya, ia boleh mengemukakan seorang penjamin yang kaya untuk menjamin harga sehingga datang masa penangguhannya [temponya habis]. Demikian menurut pendapat Syafi’i dalam Qadim-nya dan pendapat Hambali.

Menurut pendapat Hanafi dan qaul jadid-nya Syafi’i yang dipandang paling kuat dalam madzabnya bahwa yang mengemukakan syuf’ah boleh memilih antara menyegerakan pembayaran harga dan menerima bagian atau ia tunggu hingga datang masa pembayaran, lalu dibayar harga dan ia mengambil barang tersebut.

Syuf’ah dapat dibagi antara orang-orang yang berhak mencegah menurut kadar bagian mereka masing-masing terhadap harta yang diberikan hak kepada mereka melakukan syuf’ah itu, lalu masing-masing kongsi [persero] tersebut mengambil sekadar memilikinya pada harta tersebut. Demikian pendapat Maliki dan seperti itu juga pendapat Syafi’i yang paling shahih. Hanafi: syuf’ah itu dibagi menurut banyaknya orang. Ini juga pendapat Syafi’i lainnya yang telah dipilih oleh al-Muzani. Dari Hambali diperoleh dua riwayat.

Syuf’ah ini dapat diwarisi, dan tidak menjadi batal karena terjadi kematian. Apabila seseorang sudah mendapat hak syuf’ah, lalu ia mati sebelum mengemukakan syuf’ahnya, hak itu berpindah kepada ahli warisnya. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi’i. Hanafi: syuf’ah menjadi batal karena kematian, dan tidak dapat diwarisi. Hambali: tidak dapat diwarisi, kecuali jika orang yang mati tersebut sudah mengajukan syuf’ah.

Jika orang yang membeli bagian itu mendirikan rumah atau menanam pohon di tempat yang dibeli tersebut, lalu yang berhak syuf’ah menuntutnya, ia tidak boleh menuntut si pembeli dengan menghancurkan apa yang dibangunnya, dan tidak boleh menuntut mencabut tanaman yang telah ditanamnya itu, dengan bersandar pada harga yang telah diberikan. Demikian pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali.
Hanafi: orang yang berhak syuf’ah boleh memaksa pembeli untuk membongkar atau mencabut. Pengarang kitab ‘Uyunul Masail: segolongan ulama berpendapat, yang berhak syuf’ah boleh membayar harga bagian yang disangga tersebut dan boleh membiarkan bangunan dan tanaman di tempatnya.

Segala sesuatu yang tidak dapat dibagi, seperti kamar mandi, sumur, jalan, pintu, tidak ada syuf’ah baginya. Demikian menurut pendapat Syafi’i. Sedangkan Maliki memiliki pendapat berbeda, pertama ada syuf’ah. Kedua tidak ada syuf’ah. Al-Qadli ‘Abdul Wahab al-Maliki memilih pendapat pertama, demikian juga pendapat Hanafi.

Tempat kembali orang yang menyanggah, mengenai barang yang dijual adalah pembeli, dan tempat kembali pembeli adalah penjual. Demikian menurut pendapat kebanyakan para ulama [jumhur ulama]. Oleh karena itu, apabila nyata bahwa barang yang dijual itu adalah hak seseorang, yang berhak itu mengambilnya dari tangan penyanggah [orang yang berhak menyanggah penjualan barang], dan penyanggah itu kembali meminta harga kepada pembeli, kemudian pembeli meminta kembali uang kepada penjual. Ibn Abi laila: tempat kembali penyanggah adalah penjual dalam segala keadaan.

Para imam madzab berbeda pendapat: apakah dibolehkan seseorang mencari jalan untuk menggugurkan hak syuf’ah, seperti menjual dengan harga yang tidak diketahui pada orang yang melihat atau mengetahui hal tersebut yang dapat gugur bagi yang berhak syuf’ah, atau ia mengaku bahwa si pembeli mempunyai hak milik dari sebagian barang, lalu dijual sisanya kepadanya atau dihibahkan? Hanafi dan Syafi’i: boleh demikian. Maliki dan Hambali: tidak boleh.

Apabila seseorang menghibahkan bagiannya, dengan tidak mengambil ganti pembayarannya, tidak dapat dikemukakan pada syuf’ah. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi’i. Demikian pula menurut pendapat Hambali, tetapi tidak boleh tidak [harus] dengan pembayaran sebagai pengganti [‘iwadh]. Masalah ini, pendapat Maliki ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Sebagian riwayat dari beliau menyatakan tidak boleh ada syuf’ah padanya. Dan yang lainnya menyatakan ada syuf’ah.

Apabila sudah nyata sahnya diajukan syuf’ah, lalu pembeli memberikan kepadanya beberapa dirham agar tidak diteruskan sanggahan tersebut, boleh bagi yang menyanggah mengambil pemberian tersebut dan memilikinya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali.
Syafi’i: tidak boleh yang demikian itu, dan tidak boleh memiliki dirham tersebut. Ia tetap berhak menyanggah, meskipun dirham tersebut ia terima. Apakah dengan demikian syuf’ahnya menjadi gugur? menurut Ashab [ulama pengikut] Syafi’i ada dua pendapat.

Apabila dua orang dari beberapa orang yang berkongsi menjual bagian mereka sekaligus, bagi yang menyanggah dibolehkan mengambil bagian salah seorang di antara mereka dengan jalan hak syuf’ah, sebagaimana dibolehkannya ia mengambil bagian keduanya. demikian menurut pendapat Syafi’i dan Hambali. Sedangkan Maliki: ia tidak dibolehkan mengambil bagian salah seorangnya, tetapi harus diambil keduanya atau ditinggalkan keduanya. pendapat Hanafi seperti pendapat Maliki di atas.

Apabila salah seorang yang berkongsi mengaku sudah menjual bagiannya kepada seseorang, tetapi orang yang dikatakan telah membelinya mengingkari pembelian tersebut, dan saksi pun tidak ada, sedangkan orang yang berhak syuf’ah menuntut syuf’ahnya, ia [orang yang menuntut] tidak diperbolehkan menuntutnya, kecuali sudah sah pembelian. Demikian menurut pendapat Maliki.

Hanafi: ia berhak menyanggahnya. Seperti ini juga pendapat yang paling shahih dalam Madzab Syafi’i. Sebab, ikrar [pengakuan] penjual berarti mengaku hak pembeli dan hak orang yang menyanggah. Oleh karena itulah, hak penyanggah tidak menjadi batal karena adanya pengingkaran dari pembeli.

Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi’i bahwa hak syuf’ah bagi orang dzimmi ditetapkan juga [ada] sebagaimana dipegangi oleh orang Muslim. Hambali: tidak ada hak syuf’ah bagi orang dzimmi.

&

Perampasan (Ghashab)

25 Feb

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzab sepakat atas keharaman ghashab (merampas hak orang lain). Pelakunya (ghashib) berdosa dan ia wajib mengembalikan jika barangnya masih ada, dan tidak dikhawatirkan merusak jiwa karena pengembalian barang tersebut.

Segala benda selain emas dan perak, binatang dan segala sesuatu yang tidak ditakar dan ditimbang, apabila dirampas, lalu rusak di tangan perampas, harus dibayar harganya. Adapun mengenai barang yang dapat ditakar atau ditimbang, dibayar dengan barang yang sama jika memungkinkan memperolehnya . demikian kesepakatan para imam madzab kecuali Hanbali dengan riwayatnya yang tidak menyatakan demikian.

Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap harta benda seseorang, lalu ia merusak kegunaannya, harus dibayar sepenuhnya, dan barang diberikan kepada yang merusaknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang ditunggangi dan lainnya, juga tidak ada perbedaan antara himar, keledai, dan kuda. Demikian pendapat Maliki yang masyhur. Selain itu ada pula riwayat dari Maliki yang menyatakan bahwa yang wajib dilakukan oleh yang merusak adalah sekadar yang kerusakannya.

Hanafi: Jika ia merusak pakaian orang lain, ia harus membayar harganya dan barangnya diserahkan kepadanya. Jika ia menghilangkan separuh dari harganya atau kurang dari separuh, ia diharuskan membayar kekurangannya saja. adapun jika ia merusak hewan yang dimanfaatkan dagingnya atau punggungnya (ditunggangi), seperti unta dan lainnya, dan ia merusak dengan mencungkil salah satu matanya, dia diharuskan membayar seperempat harganya. Jika dicungkil kedua matanya, ia harus membayar seluruh harganya dan barang diberikan kepada pelaku perusakan jika pemiliknya adalah orang yang adil atau hakim. Adapun jika barangnya bukan jenis ini, yang wajib dibayar adalah sekadar yang kerusakan.
Syafi’i dan Hambali: yang harus dibayar adalah sekadar kerusakan, dalam segala jenis barang.

Apabila seseorang merusak barang sesudah ia merampasnya, pemiliknya hendaknya mengambilnya beserta harga kerusakannya. Atau, barang itu diberikan kepada perampas, dan meminta harga barangnya secara penuh, yaitu harga yang berlaku ketika terjadi perampasan, demikian pendapat Maliki.
Syafi’i: perampas harus membayar kerusakan itu, disamping menyerahkan barangnya. Demikian juga pendapat Hambali.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang manfaat-manfaat barang yang dirampas. Apakah dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Hanafi: tidak dipertanggungjawabkan.
Maliki: dalam masalah ini mempunyai beberapa pendapat: pertama: wajib dipertanggung jawabkan. Kedua: tidak dipertanggung jawabkan. Ketiga: kalau yang dirampas itu berupa rumah, lalu didiami oleh perampas, maka tidak dipertanggungjawabkan. Namun jika rumah tersebut disewakan, maka dipertanggungjawabkan. Jika yang dirampas itu berupa binatang, hendaknya dikembalikan tanpa dipertanggung jawabkan. Keempat: jika perampas bermaksud mengambil manfaatnya, maka dipertanggung jawabkan.

Syafi’i dan Hambali dalam salah satu riwayatnya yang dipandang paling kuat mengatakan: dipertanggung jawabkan.

Apabila seseorang merampas rumah, budak, atau pakaian, lalu tetap berada di tangannya selama waktu yang lama, tetapi tidak diambil manfaatnya sama sekali, baik ditempati, disewakan, maupun tidak dijadikan pelayan dan tidak dipakai sampai dikembalikan lagi, maka ia tidak dikenai kewajiban membayar sesuatu apa pun. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Maliki.
Syafi’i dan Hambali: ia dikenakan kewajiban membayar sewa menurut harga lazim selama dalam kekuasaannya.

Kebun dan pohon kurma harus dipertanggungjawabkan karena dirampas apabila seseorang merampas sesuatu dari benda tersebut, lalu benda tersebut rusak karena banjir, terbakar, atau sebab lainnya. Perampas harus membayarnya menurut harga yang berlaku ketika benda dirampas. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i dan Muhammad bin al-Hasan.

Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat: semua harta yang tidak bisa dipisahkan, seperti kebun, tidak dipertanggungjawabkan karena dirampas dari kekuasaan pemiliknya. Jika benda itu bisa dipindahkan maka dipertanggungjawabkan.

Apabila seseorang merampas tiang tonggak atau batu bata, lalu mendirikan bangunan dengan tonggak atau batu-bata tersebut, maka perampas tetap tidak memiliki barang tersebut. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Adapun pendapat Hanafi: ia memilikinya, tetapi wajib membayar harganya karena kerusakan yang diterimanya jika bangunan tersebut terpaksa dibongkar.

Para imam madzab sepakat bahwa orang yang merampas sebatang kayu, lalu dimasukkan ke dalam kapal, lalu pemiliknya memintanya, padahal kapal sedang berlayar di lautan, perampas tidak wajib mencabut kayu tersebut dari kapal. Kecuali menurut pendapat Syafi’i yang mewajibkan mencabutnya jika memang tidak menyebabkan tenggelamnya jiwa atau harta.

Apabila seseorang merampas emas atau perak lalu dijadikan sebagai perhiasan atau ditempa menjadi mata uang dinar atau dirham, atau merampas tembaga, timah, atau besi lalu dijadikan perkakas dapur atau pedang, maka perampas wajib menggantikan emas dan perak dengan yagn semisal, baik dalam timbangan maupun sifatnya. Seperti itu pula jika seseorang merampas kayu lalu dijadikan pintu, atau merampas pasir lalu dijadikan bangunan atau merampas gandum lalu dijadikan roti. Demikian menurut Maliki.

Syafi’i: perampas itu wajib mengambalikan semuanya kepada pemiliknya. Jika terjadi pengurangan dalam timbangannya, ia wajib membayar kekurangan tersebut.

Hanafi dalam masalah ini sependapat dengan Maliki, kecuali dalam masalah emas dan perak jika sudah dijadikan perhiasan. Demikian pendapat Hanafi dalam riwayat-riwayatnya mengenai masalah-masalah kebendaan.

Al-Qadli Ibn Rusyd beperndapat: apabila seseorang merampas gandum lalu dijadikan tepung, atau merampas kambing lalu disembelih, atau merampas kain lalu dipotong, semuanya menjadi milik orang yang dirampas, tidak menjadi milik yang merampas. Seperti ini juga pendapat para ulama madzab Syafi’i dan Maliki. Demikian juga jika ia merampas telur lalu dieramkan di bawah induk ayam miliknya yang sedang mengerami, atau merampas biji lalu ditanamnya atau merampas batang kayu yang masih kecil lalu ditanamnya.
Hanafi: perampas harus membayar harganya saja.

Barangsiapa yang membuka pintu sangkar burung tanpa seizin pemiliknya, lalu burung itu terbang, tanggung jawab ada pada orang yang membukanya. Demikian juga jika ia melepas binatang dari ikatannya lalu kabur, maka ia wajib membayar harganya, baik terbang burung, larinya binatang waktu itu juga maupun agak lama setelahitu. Demikian pendapat Maliki dan Hambali.

Syafi’i: jika burung itu terbang atau binatang itu kabur sesudah dibuka agak lama, hal itu tidak dipertanggungjawabkan kepada yang membuka dan melepas tersebut. Adapun jika terbangnya atau larinya ketika itu juga sesudah dibukanya, Syafi’i mempunyai dua pendapat. Dan pendapat yang paling shahih adalah ditanggungkan [di-dhaman-kan] kepadanya. Hanafi: tidak ada dhaman sama sekali atas orang yang membukanya itu.

Jika seseorang merampas binatang lalu kabur, atau merampas barang lalu dicuri atau rusak, ia harus membayar harga binatang itu dan binatang itu jadi miliknya. Dan jika binatang itu kembali lagi, tidak dikembalikan lagi ke pemiliknya [maghshub minHu], kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Demikian pendapat Maliki. Seperti itu juga pendapat Hanafi, hanya saja beliau tidak menyamainya dalam bentuk, yaitu: apabila terjadi perselisihan antara ghasib dan maghshub minHu tentang harga barang yang hilang atau lari, misalnya kata maghshub minHu: harganya 100. Dan kata ghasib: 50. Kemudian, jika barang tersebut ditemukan lagi, sedangkan harganya ternyata 100, orang yang dirampas boleh mengembalikan uang 50 dan mengambil hartanya kembali. adapun menurut pendapat Maliki, maghshub minHu hanya minta kekurangannya.

Syafi’i: barang tetap menjadi milik yang dirampas, dan jika barang tersebut kembali, orang yang dirampas harus mengembalikan harga yang telah dierima kepada yang dirampas, dan mengambil barangnya. Apabila orang yang dirampas [ghashib] menyembunyikan barang yang dirampasnya, dan mengatakan bahwa barang tersebut telah rusak atau hilang, lalu ia membayar harganya kemudian ternyata bahwa barang tersebut tidak hilang atau pun rusak, tidak ada perbedaan pendapat di antara Para Imam Madzab, yaitu bahwa pemiliknya boleh mengambil kembali barangnya dan mengembalikan harganya.

Apabila seseorang merampas kebun, lalu musnah karena banjir atau kebakaran, orang tersebut harus membayar harganya. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Diriwayatkan dari Hanafi: jika kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh perbuatannya, ia tidak dikenakan apa pun. Apabila seseorang merampas tanah, lalu ditanaminya, kemudian ditemukan [diketahui] oleh pemiliknya, sebelumnya perampas telah memanen buahnya, pemiliknya boleh memaksa untuk mencabutinya kembali. demikian pendapat Hanafi dan Syafi’i.

Maliki: jika waktu menanam padanya belum lewat batas waktunya, boleh pemiliknya memaksa perampas mencabut tanamannya. Adapun jika sudah lewat, hendaknya diminta sewanya. Inilah pendapat Maliki yang paling masyhur. Hambali: jika pemiliknya menghendakinya, ia boleh membiarkan tanaman itu, dengan menerima sewa, atau membayar harga tanaman tersebut, lalu dimilikinya.

Apabila seorang Muslim menumpahkan khamr [arak] milik orang dzimmi, atau membinaakan babinya, ia tidak dikenakan dhaman. Demikian pendapat Syafi’i dan Hambali. Menurut Hanafi dan Maliki: harganya harus dibayar pula.

&