Arsip | 17.13

Ta’zir

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam madzab
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Ta’zir disyariatkan untuk setiap kemaksiatan yang tidak dikenai had dan tidak pula kafarah. Hukum ini tidak diperselisihkan lagi di antara para imam madzhab.

Apakah ta’zir itu suatu perkara yang wajib ataukah tidak? Syafi’i berkata: tidak diwajibkan hanya disyariatkan. Hanafi dan Maliki mengatakan: apabila menurut dugaan kuat seseorang yang dita’zir bisa menjadi baik maka ia wajib di-ta’zir. Sedangkan jika menurut dugaan bahwa orang yang bermaksiat itu dapat diperbaiki dengan cara lain maka tidak wajib ta’zir.

Hambali berkata: apabila seseorang pantas dikenai ta’zir karena telah melakukan kemaksiatan maka hukumnya wajib. Apabila hakim melakukan ta’zir terhadap seseorang lalu orang tersebut mati karena ta’zir itu, maka hakim tidak dibebani membayar pertanggungan. Demikian menurut pendapat Maliki dan Hambali. Sedangkan Hanafi dan Syafi’i mengatakan: dikenai pertanggungan.

Apakah dibolehkan ta’zir melebihi batas had yang paling tinggi? Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengatakan: tidak boleh. Maliki berkata: hal demikian terserah pada pertimbangan hakim. Jika pertimbangannya menghendaki lebih, hendaknya dilakukan.

Apakah hukuman ta’zir berbeda-beda menurut perbedaan sebab perbuatannya? Hanafi dan Syafi’i mengatakan: ta’zir yang paling tinggi adalah sejumlah had yang paling rendah. Adapun serendah-rendah ta’zir, menurut pendapat Hanafi adalah 40 kali jika penyebabnya adalah meminum khamr. Sedangkan menurut Syafi’i dan Hambali: serendah-rendahnya adalah 20 kali.

Setinggi-tingginya hukuman ta’zir menurut Hanafi adalah 39 kali. Menurut Syafi’i dan Hambali adalah 19 kali. Sedangkan Maliki berkata: hakim boleh melakukan ta’zir sebanyak yang menjadi pertimbangannya.

Hambali berkata: ta’zir itu berbeda-beda menurut perbedaan sebabnya. Apabila penyebabnya berupa persetubuhan yang syubhat pada kemaluan perempuan, atau menyetubuhi tidak pada kemaluannya, maka boleh dikenai ta’zir lebih dari hukuman minimal had, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimalnya, yaitu dipukul 99 kali. Sedangkan jika perbuatannya bukan soal kemaluan, seperti mencium orang lain, memaki, atau mencuri kurang dar isatu nisab, maka ta’zirnya tidak boleh melebihi batas minimal had.

Apakah orang yang sakit dijatuhi had, apakah boleh ditunda hukuman ta’zirnya? Hanafi berkata: apabila had itu berupa rajam maka tidak boleh ditunda, kecuali seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan jika berupa cambuk maka boleh ditunda jika memang diharapkan kesembuhannya.

Maliki dan Hambali mengatkan: apabila had disebabkan pembunuhan maka tidak boleh ditunda, kecuali perempuan yang sedang hamil hingga telah melahirkan. Sedangkan jika berupa jilid [cambukan dengan kulit], jika diharapkan kesembuhannya maka boleh ditunda. Jika tidak dapat diharapkan kesembuhannya maka tidak boleh ditunda. Hambali berkata: tidak boleh ditunda secara mutlak.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang sifat pelaksanaan had terhadap orang sakit. Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengatakan: orang sakit itu dipukul sebanyak yang dikenainya. Tetapi jika dikhawatirkan akan meninggal, hendaknya dipukul dengan ujung kain atau dengan sesuatu yang diperkirakan tidak mematikan. Demikian juga terhadap orang yang lemah.

Maliki berkata: tidak boleh diperlakukan had kecuali dengan cambukan. Pencambukan itu tidak harus terus-menerus, dan harus dipukul sebanyak yang diperlukan. Tidak boleh kurang. Sedangkan jika orang yang dikenai had tersebut merasa sakit maka ditunggulah sampai sembuh.

Apakah orang yang dikenai ta’zir harus dalam keadaan berdiri ataukah duduk? Maliki berkata: di-ta’zir dalam keadaan duduk. Hanafi dan Syafi’i mengatakan: dalam keadaan berdiri. Dari Hambali dalam masalah ini diperoleh dua riwayat.

Apakah melepaskan bajunya? Hanafi dan Syafi’i mengatakan: tidak dilepas jika hadnya berupa had qadzaf. Sedangkan dalam had lainnya harus dilepas bajunya. Maliki berkata: dalam semua had bajunya harus dilepas. Sedangkan Hambali berkata: untuk semua jenis had tidak dilepas bajunya.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang memukul pada anggota badan. Hanafi dan Hambali mengatakan: seluruh anggota badan boleh dipukul, kecuali muka, kemaluan dan kepala. Syafi’i berkata: yang tidak boleh dipukul adalah muka, kemaluan, pinggang dan bagian-bagian yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Maliki berkata: yang dipukul adalah pinggang dan sisi-sisinya.

Orang laki-laki yang dikenai hukuman rajam boleh digalikan tanah untuknya. Sedangkan orang perempuan bole digalikan untuknya jika ia terbukti berzina. Sedangkan jika ia hanya mengaku saja maka tidak boleh. Demikian menurut pendapat Maliki dan Hambali. Hanafi berkata: dalam hal ini hakim boleh memilihnya.
Syafi’i berkata: orang laki-laki yang dirajam boleh digalikan lubang dan boleh juga tidak. Sedangkan jika yang dirajam itu perempuan hendaklah digalikan lubang dan dibenamkan sebagian badannya ke dalam lubang tersebut.

Apakah boleh berbeda pukulan dalam had? Hanafi berkata: pukulan yang paling keras adalah ta’zir, lalu zina, minum khamar, kemudian qadzaf.
Maliki berkata: pukulan dalam semua had adalah sama saja. hambali berkata: pukulan dalam had zina harus lebih keras daripada pukulan dalam had qadzaf, dan dalam had qadzaf harus lebih keras daripada pukulan pada peminum khamar. &

Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam madzab
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzhab sepakat bahwa hak pemeliharaan anak [hadhanah] ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak pemeliharaannya.

Para imam madzhab berbeda pendapat jika seorang perempuan ditalak ba’in oleh suaminya yang baru, apakah hak pemeliharaan itu kembali kepadanya? Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengatakan: hak pemeliharaan kembali kepadanya.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang suami istri yang bercerai sedangkan mereka mempunyai anak. Siapakah yang lebih berhak memelihara anaknya? Menurut Hanafi dalam salah satu riwayatnya: ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan bisa mandiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak dan berwudlu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya sampai ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.

Maliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seorang laki-laki dan disetubuhi. Untuk anak laki-laki juga demikian, menurut pendapat Maliki yang masyhur hingga anak itu dewasa.

Syafi’i berkata: ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara. Siapa yang mengambilnya maka dialah yang memeliharanya.

Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat. Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai umur tujuh tahun. Setelah itu anak itu boleh memilih ikut ibu atau bapak. Sedangkan anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia tetap ikut ibunya tanpa pilihan. Kedua, seperti pendapat Hanafi.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang saudara perempuan sebapak dan seibu [kandung]. Apakah ia lebih berhak memelihara daripada saudara perempuan sebapak saja? Hanafi berkata: saudara perempuan sekandung lebih berhak daripada saudara perempuan sebapak dan daripada saudara laki-laki ibu. Saudara perempuan seibu lebih berhak daripada saudara perempuan sebapak. Inilah menurut salah satu riwayat dari Hanafi. Sedangkan menurut riwayat lain, perempuan seibu lebih berhak daripada saudara perempuan sebapak. Syafi’i dan Hambali mengatakan: saudara perempuan sebapak lebih berhak daripada saudara perempuan seibu dan saudara perempuan ibu.

Apabila ibu mengambil anaknya yang masih kecil untuk dipeliihara, lalu bapaknya hendak pergi jauh membawanya serta berniat menetap di tempat tersebut, apakah ia boleh mengambil anak itu dari ibunya? Hanafi berkata: tidak boleh. Maliki, Syafi’i, dan Hambali dalam riwayatnya yang masyhur mengatakan: boleh ayahnya mengambil anak tersebut dari ibunya.

Apabila orang yang hendak pergi jauh adalah ibunya dengan membawa anak tersebut, apakah hal itu dibolehkan? Hanafi berkata: ia boleh membawanya dengan dua syarat: 1) kepergian istrinya untuk menuju kampung halaman; 2) akad nikahnya dulu dilakukan di kampung yang dituju. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, ia tidak boleh membawa anak itu, kecuali berpindah ke tempat yang jauh dari tempat asal, yang memungkinkan pulang pergi dalam sehari. Sedangkan apabila dibawa pindah ke negeri musuh, atau dari kota ke desa, walaupun dekat, maka tidak boleh.

Maliki, Syafi’i dan Hambali dalam salah satu riwayatnya mengatkan: bapaknya lebih berhak atas anak itu, baik yang berpindah itu bapak maupun ibu si anak. Menurut pendapat Hambali dan riwayat lainnya: ibu lebih berhak atas anaknya selama ibu itu tidak menikah lagi.

&

‘Iddah

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam madzab
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para Imam madzhab sepakat bahwa ‘iddah perempuan yang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati.

Masa ‘iddah bagi perempuan yang tidak berhaid atau perempuan yang sudah putus haidnya adalah 3 bulan. Adapun, masa ‘iddah bagi perempuan yang berhaid adalah tiga quru’ jika ia adalah perempuan merdeka. Demikian kesepakatan para imam madzhab.

Dawud berpendapat: perempuan merdeka dan budak perempuan adalah sama masa ‘iddahnya yaitu tiga quru’. Quru’ adalah masa suci. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi’i. Sedangkan menurut pendapat Hanafi: quru’ adalah haidh. Dari Hambali diperoleh dua riwayat.

Para imam madzab berbeda pendapat tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara ia berada di tengah perjalanan menuju Makkah untuk haji. Hanafi berkata dalam masalah ini: ia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa ‘iddahnya jika ia telah berada dalam suatu negeri yang dekat dengannya.
Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan: jika ia khawatir tertinggal hajinya, maka ia boleh meneruskan perjalanannya.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang istri yang suaminya pergi ke tempat yang tidak diketahui (mafqud). Menurut Hanafi dan Syafi’i dalam qaul jadid-nya, serta pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: istri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa [menurut adat] bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut.

Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi’i dan Hambali memberi batasan 90 tahun. Juga menurut pendapat Syafi’i dalam qaul jadid-nya dan pendapatnya yang paling kuat: istri berhak menuntut nafkah dari harta suaminya untuk selama-lamanya. Jika suaminya tidak mempunyai harta maka ia boleh meminta pembatalan pernikahan lantaran tidak adanya pemberian nafkah.

Adapun menurut Maliki dan Syaf’i’i dalam qaul qadim-nya yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh ‘Umar ra. tanpa ada seorangpun di antara para shahabat lainnya mengingkari perbuatannya, dan juga menurut pendapat Hambali dalam riwayat lainnya: istri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimum masa mengandung ditambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa ‘iddah atas kematian suami. Sesudah itu boleh menikah lagi.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang sifat-sifat suami yang dinamakan mafqud. Menurut pendapat Syafi’i dalam qaul jadid-nya: mafquf adalah suami tidak diketahui lagi beritanya, dan menurut dugaan kuat ia telah meninggal. Menurut Maliki dan dalam qaul qadim Syafi’i: tidak ada perbedaan antara putus berita karena mengalami musibah, seperti kecelakaan, tenggelam jatuh dari kapal dan sebagainya yang serupa dan lainnya.

Hambali berpendapat: suami mafqud adalah suami yang tidak diketahui kabar beritanya oleh karena suatu sebab, yang pada umumnya mengakibatkan kematian, seperti orang yang hilang dalam peperangan, kapal tenggelam yang sebagian penumpangnya ada yang selamat dan ada yang tenggelam. Adapun jika suami pergi untuk berdagang dan tidak diketahui kabar beritanya, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka istri tidak boleh menikah lagi sampai ia yakin akan kematian suaminya, atau datang suatu masa yang tidak mungkin lagi suaminya hidup.

Hanafi berpendapat: suami mafqud adalah suami yang pergi dan tidak diketahui kabar beritanya.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang suami pertama datang, sementara istrinya sudah bersuami sesudah menanti selam masa yang telah ditentukan. Hanafi berpendapat: akad nikah kedua batal dan istri tetap menjadi milik suami pertama. jika suami kedua telah menyetubuhinya maka dikenakan mahar mitsli, lalu istrinya melakukan ‘iddah dari suami kedua. Setelah itu kembali ke suami pertama.

Maliki berpendapat: jika sudah disetubuhi oleh suami kedua maka jadilah ia istri bagi suami kedua, dan ia wajib menyerahkan mahar kepada suami pertama sebanyak mahar yang telah diberikan kepadanya. Juga menurut pendapat Maliki dalam riwayat lainnya: istri tersebut secara mutlak milik suami yang pertama.

Syafi’i mempunyai dua pendapat, dan pendapat yang shahih: pernikahan kedua menjadi batal. Pendapat lainnya: batal pernikahan pertama secara mutlak. Hanafi berpendapat: jika suami kedua belum menyetubuhinya maka ia tetap menjadi milik suami pertama. sedangkan jika sudah disetubuhi maka suami pertama boleh memilih antara memilikinya dan membayar mahar kepadanya, atau meninggalkannya untuk dimiliki suami kedua dan mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya dulu.

Para imam madzhab berbeda pendapat dalam masalah ‘iddah ummul walad apabila tuannya meninggal atau memerdekakannya. Hanafi berkata: ‘iddahnya adalah tiga kali haid, baik dimerdekakan maupun ditinggal mati oleh tuannya. Maliki dan Syafi’i mengatakan: ‘iddah ummul walad apabila tuannya meninggal atau ia dimerdekakakan adalah satu kali haid saja.

Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama satu kali haid saja. pendapat inilah yang dipilih oleh al-Khiraqi. Kedua, jika ia dimerdekakan maka ‘iddahnya adalah satu kali haid sedangkan jika ditinggal mati masa ‘iddahnya adalah ‘iddah ditinggal wafat [4 bulan 10 hari].

Para imam madzhab sepakat bahwa batas minimal perempuan mengandung adalah 6 bulan, tetapi para imam madzhab berbeda pendapat tentang batas maksimalnya. Hanafi berpendapat: dua tahun, dan Maliki diperoleh beberapa riwayat, pertama empat tahun. Kedua lima tahun. Ketiga tujuh tahun.

Syafi’i berkata: empat tahun. Dari Hambali diperoleh dua riwayat: pertama seperti pendapat Syafi’i [empat tahun]. Inilah pendapat yang paling masyhur. Kedua seperti pendapat Hanafi [dua tahun].

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang perempuan ‘iddah yang mengeluarkan segumpal darah atas segumpal daging. Hanafi dan Hambali dalam riwayatnya yang jelas mengatakan: ‘iddahnya tidak habis lantaran mengalami hal tersebut. Maliki dan Syafi’i dalam salah satu pendapatnya mengatakan: dengan keluarnya benda tersebut maka berakhiralah masa ‘iddahnya. Demikian juga pendapat Hambali dalam riwayat yang lain.

Ihdad diwajibkan bagi perempuan ‘iddah yang ditinggal mati suaminya. Demikian menurut kesepakatan pendapat imam madzhab. Ihdad adalah meninggalkan berhias diri dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong orang lain tertarik kepadanya dan menikahinya.

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri dan asy-Syaf’bi bahwa ihdad tidak diwajibkan bagi perempuan yang menjalani ‘iddah mabtutah [‘iddah yang tidak memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya].

Dari Syafi’i diperoleh dua pendapat: menurut qaul qadimnya perempuan yang menjalani ‘iddah mabtutah adalah wajib melakukan ihdad. Seperti ini juga pendapat Hanafi dan salah satu pendapat Hambali.

Dalam qaul jadid-nya Syafi’i berpendapat: tidak diwajibkan melakukan ihdad atasnya. Seperti ini juga pendapat Maliki dan Hambali dalam riwayat yang lain.

Apakah perempuan yang tertalak ba’in dibolehkan keluar dari rumahnya pada siang hari karena adanya suatu keperluan? Hanafi berpendapat: tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat. Dari Syafi’i diperoleh dua pendapat seperti kedua pendapat di atas. Tetapi pendapatnya yang paling shahih adalah seperti pendapat Hanafi.

Adapun perempuan dewasa ataupun yang masih kecil dalm hal ihdaad ini tidak ada perbedaan. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Hanafi berpendapat: tidak ada ihdad bagi perempuan kecil. Perempuan dzimmi jika berada di bawah kekuasaan orang Islam, maka ia wajib menjalankan ‘iddah dan melakukan ihdad. Apabila suami orang dzimmi itu adalah seorang laki-laki dzimmi, maka perempuan itu wajib menjalani ‘iddah tetapi tidak wajib melakukan ihdad. Demikian pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali. Hanafi berpendapat: wajib melakukan ihdad tetapi tidak wajib menjalani ‘iddah.

&

Upah Atas Usaha Seseorang

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam madzab
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang biaya yang diperlukan oleh orang yang membawa kembali barang temuannya. Hanafi dan Syafi’i mengatakan: tidak wajib diganti oleh pemiliknya, yakni jika ia mengeluarkan biaya tanpa izin hakim maka wajib diganti oleh pemiliknya, dan yang membawanya boleh menahan barang temuannya sampai pemiliknya mengganti biaya.

Hanafi berpendapat: biaya tersebut menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki: upah yang diterima oleh pembawanya hanya upah mitsli (yang umum).

&

Shalat Gerhana

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam madzab
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Empat imam madzab sepakat bahwa shalat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkaddah secara berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai keadaannya. Menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali: shalat gerhana adalah dua rakaat. Pada setiap rakaat terdapat dua berdiri, dua qiraat, dua rukuk, dan dua sujud. Hanafi berpendapat: shalat gerhana adalah shalat dua rakaat sebagaimana shalat shubuh.

Apakah surah dalam shalat gerhana itu dibaca dengan suara keras atau perlahan? Hanafi, Syafi’i dan Maliki: dengan suara perlahan. Menurut Hambali: dengan suara keras.

Apakah dalam shalat gerhana terdapat khutbah? Dalam masalah ini, pendapat Hanafi dan Hambali yang masyhur: tidak disunnahkan berkhutbah pada shalat gerhana matahari dan bulan. Menurut Syafi’i, Hambali dalam riwayat lainnya, dan Maliki: disunnahkan dua khutbah pada shalat gerhana.

Jika terjadi gerhana bertepatan dengan waktu yang dimakruhkan shalat, maka tidak boleh shalat padanya, tetapi waktu shalat gerhana dijadikan diisi dengan bacaan tasbih. Demikian pendapat Hanafi dan Hambali yang mayhur. Menurut Syafi’i: boleh shalat pada waktu itu. Dari Maliki diperoleh tiga riwayat: pertama: boleh dikerjakan pada segala waktu. Kedua, boleh dikerjakan pada waktu selain yang dimakruhkan. Ketiga, tidak boleh dikerjakan sesudah matahari condong ke barat, karena menyamai shalat hari raya.

Apakah shalat gerhana bulan dusunnahkan dikerjakan secara berjamaah? Hanafi dan Maliki: tidak disunnahkan, tetapi masing-masing orang shalat sendiri-sendiri. Syafi’i dan Hambali berpendapat: disunnahkan sebagaimana shalat gerhana matahari.

Membaca surah dalam shalat gerhana bulan adalah dengan suara keras, dan shalat gerhana matahari dikerjakan sebagaimana shalat berjamaah. Demikian menurut kesepakatan empat imam madzab.

Ats-Tsauri dan Muhammad bin Hasan menyatakan: apabila kepala negera shalat, maka hendaknya rakyat shalat berjamaah bersamanya, jika tidak maka rakyat shalat sendiri-sendiri.

Pada tanda-tangan kebesaran Allah ‘Azza wa Jalla yang lain, seperti gempa bumi, petir, dan gelap pada siang hari, tidak disunnahkan shalat. Demikian menurut tiga imam, sedangkan menurut Hambali: untuk tiap-tiap kejadian tanda-tanda kebesaran Allah swt. hendaknya dilakukan shalat berjamaah. Diriwayatkan dari Sayyidina ‘Ali ra. bahwa ia shalat di kala terjadi gempa bumi.

Sekian.

Hukum Sihir dan Tukang Sihir

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Sihir adalah mantera-mantera, jampi-jampi serta bungkusan-bungkusan yang dapat mempengaruhi badan dan jiwa, dan dapat menyebabkan orang menjadi sakit, dapat membunuh, serta dapat menceraikan hubungan suami istri.

Menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali: sihir itu ada hakekatnya. Hanafi berkata: sihir itu tidak ada hakekatnya. Demikian juga menurut pendapat Abu Ja’far al-Istirabazi, seorang ulama Syafi’i.

Mempelajari sihir hukumnya haram. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belajar sihir dan mengajarkannya. Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: orang tersebut dihukumi kafir. Di antara sahabat Hanafi ada juga yang mengatakan: jika ia belajar untuk menjauhkan dan menjaga diri dari sihir maka ia tidak dihukumi kafir. Sedangkan jika ia mempelajarinya dengan suatu kepercayaan bahwa sihir adalah suatu perbuatan yang dibolehkan atau membawa kemanfaatan, barulah ia dihukumi kafir. Demikian juga, jika ia mempercayai bahwa setan-setan dapat bekerja sama dengan tukang sihir, menerutu kehendaknya, maka ia dihukumi kafir.

Syafi’i berkata: hendaknya kita katakan kepada orang yang mempelajari ilmu sihir: “Tunjukkan kepada kami sifat sihirmu” lalu ia mensifatinya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan kekafiran, seperti yang diyakini oleh penduduk Babilon kuno, yaitu mendekatkan diri pada bintang yang tujuh, dan bintang-bintang tersebut dapat memenuhi permintaannya, maka orang tersebut dihukumi kafir. Jika ia mensifati dengan sesuatu yang tidak membawa kekafiran, tetapi ia berkeyakinan bahwa sihir itu diperbolehkan, maka tetaplah dihukumi kafir juga.

Apakah tukang sihir itu boleh dibunuh dengan semata-mata bahwa ia mempelajari ilmu sihir dan menggunakannya? Menurut pendapat Maliki dan Hambali: ia boleh dibunuh oleh sebab demikian.

Apabila tukang sihir membunuh seseorang dengan sihirnya maka ia wajib dibunuh. Demikian menurut kesepakatan empat imam madzhab, kecuali menurut Hanafi, yaitu tidak boleh dibunuh sehingga ia mengakui sendiri perbuatannya itu. Sedangkan menurut satu riwayat lain dari Hanafi: tidak boleh dibunuh sehingga ia berulang kali berbuat demikian.

Apakah ia dibunuh dengan cara qishash atau dengan had? Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali: dengan had. Sedangkan menurut pendapat Syafi’i: dengan qishash.

Apakah tobat tukang sihir dapat diterima? Menurut pendapat yang masyhur dari Hanafi dan Maliki: tidak diterima tobatnya dan tidak didengar, melainkan ia dibunuh seperti zindiq. Syafi’i berkata: diterima tobatnya. Dari Hambali diperoleh dua riwayat, dan yang paling jelas menyatakan tidak diterima tobatnya.

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai tukang sihir ahli kitab. Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengatakan: tidak dibunuh. Hanafi berkata: dibunuh sebagaimana dibunuhnya tukang sihir yang beragama Islam.

Apakah hukum tukang sihir perempuan Islam sama hukumnya dengan tukang sihir laki-laki Islam? Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan: hukumnya adalah sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap tukang sihir laki-laki Islam. Hanafi berkata: ia dipenjarakan, tidak dibunuh.

Imam al-Haramain berkata: sihir itu tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang-orang fasik, sebagaimana karamah tidak mungkin ada pada orang-orang fasik melainkan diperoleh menurut kesepakatan umat.

Maliki berkata: perbuatan sihir adalah penyebab zindiq. Apabila seseorang berkata, “Aku dapat menjadikannya baik dengan sihirku” hendaknya orang tersebut dibunuh dan tobatnya tidak diterima.

An-Nawawi dalam kitabnya ar-Rawdlah mengatakan: mendatangi tukang sihir dan mempelajari tenung serta ilmu melihat nasib yang semacam ramalan, dan sebagainya hukumnya adalah haram berdasarkan nas yang shahih.

Ibn Qadamah dalam kitab al-Kafi berkata: tukang tenung, menurut riwayat dari Hambali, hukumnya adalah dibunuh atau dipenjara hingga mati. Adapun orang yang membuat rajahan untuk orang yang kemasukan jin dan menyatakan bahwa jin itu taat kepadanya maka dalam hal ini sahabat-sahabat kami [para ulama Hambali] memandangnya termasuk tukang sihir.

Riwayat lain dari Hambali: hukum mengenai masalah ini ditangguhkan. Ibn al-Musayyab pernah ditanya tentang hukum seseorang laki-laki yang berada di rumah perempuan untuk mencari orang yang dapat mengobatinya. Ibn al-Musayyab berkata: Allah melarang perbuatan-perbuatan yang membahayakan, dan tidak melarang perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Jika engkau dapat memberikan pertolongan kepada saudaramu maka tolonglah ia. Selanjutnya, Hambali mengatakan: hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah boleh dan tidak menjadikan kafir bagi orang yang mengerjakannya untuk kebaikan, serta tidak dibunuh.

&

Kafarah Pembunuhan

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Param imam madzab sepakat bahwa kafarah dalam pembunuhan yang tidak disengaja hukumnya adalah wajib apabila korban yang terbunuh bukan seoran dzimmi atau budak. Namun mereka berbeda pendapat jika korban tersebut dzimmi atau budak.

Menurut Hanafi, Syafi’i dan Hambali: diwajibkan kafarah. Sedangkan menurut Maliki: jika korban adalah orang dzimmi maka tidak wajib kafarah.

Apakah dalam pembunuhan yang disengaja juga diwajibkan kafarah? Syafi’i berkata: diwajibkan kafarah. Dari Hambali diperoleh dua riwayat, yaitu seperti kedua pendapat Syafi’i.

Apabila orang kafir membunuh orang Islam tanpa sengaja maka ia dikenai kewajiban membayar kafarah. Demikian menurut pendapat Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat Hanafi dan Maliki: tidak dikenai kafarah.

Apabila orang gila dan anak kecil membunuh, apakah mereka juga dikenai kewajiban membayar kafarah? Menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali: dikenai kewajiban kafarah. Sedangkan menurut Hanafi: mereka tidak diwajibkan kafarah.

Para imam madzab sepakat bahwa kafarah pembunuhan yang tidak disengaja adalah memerdekakan seorang budah yang beriman. Sedangkan jika tidak didapatkan maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Kemudian para imam madzhab berbeda pendapat tentang memberi makanan. Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: tidak dibolehkan membayar kafarah pembunuhan dengan memberikan makanan. Sedangkan menurut riwayat lainnya dari Hambali: boleh memberi makanan.
Syafi’i mempunyai dua pendapat, dan pendapat yang paling shahih: tidak boleh.

Apakah dikenai kafarah orang yang menyebabkan kematian seseorang dengan cara menggali sumur, menancapkan pisau atau meletakkan batu besar di tengah jalan? Menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali dalam hal ini: wajib diberi kafarah. Sedangkan menurut pendapat Hanafi: tidaklah wajib dikenai kafarah sama sekali, meskipun mereka sepakat untuk memberikan diyat kepadanya.

&

Nafkah

14 Jul

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Para imam madzhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur menurut ketentuan syara’ ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri?

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: diuikur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberikan nafkah kepada istri yang miskin yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah pertengahan antara dua nafkah mereka. suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Syafi’i berpendapat: nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara’ dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberikan nafkah satu setengah mud sehari. Suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari.

Para imam madzhab sepakat atas wajibnya suami memenuhinya jika istri memerlukan pelayan. Akan tetapi, para imam madzhab berbeda pendapat apabila istri membutuhkan pelayan lebih dari satu. Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengatakan: tidak wajib memenuhinya kecuali seorang saja, walaupun diperlukan banyak pelayan. Sedangkan menurut Maliki yang masyhur: jika memerlukan dua atau tiga pelayan maka semuanya wajib dipenuhi.

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai nafkah istri yang masih kecil, yang belum dapat disetubuhi oleh suaminya. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: tidak berhak nafkah. Syafi’i mempunyai dua pendapat dan yang paling shahih: tidak berhak nafkah.

Apabila istri sudah besar, sementara suaminya masih kecil dan belum bisa bersenggama, maka ia tidak wajib memberikan nafkah. Demikian menurut Hanafi dan Hambali. Sedangkan Maliki berpendapat: tidak wajib memberikan nafkah. Syafi’i mempunyai dua pendapat, dan yang paling shahih: wajib memberikan nafkah.

Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan? Hanafi berpendapat: tidak berhak, tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan. Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan: benar, ia behak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Apabila masa pemberian nafkah sudah lewat, sementara suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, apakah hal itu masih tetap menjadi kewajiban suami? Hanafi berpendapat: nafkah menjadi gugur selama hakim tidak menetapkan nafkah tersebut. Tetapi, hal demikian menjadi utang bagi suami.

Maliki, Syafi’i dan Hambali dalam riwayatnya yang paling jelas mengatakan: nafkah bagi istri tdiak menjadi gugur karena lewat masanya. Tetapi ia menjadi utang bagi suaminya.

Para imam madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak nafkah.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang istri yang bepergian dengan izin suaminya, tetapi bukan bepergian yang wajib, apakah ia masih berhak mendapatkan nafkah? Hanafi berpendapat: gugur nafkahnya. Syafi’i dan Maliki mengatakan: tidak gugur.

Istri yang tertalak ba’in, apabila ia menuntut upah, misalnya dalam menyusui anaknya, apakah ia lebih berhak daripada orang lain? Hanafi berpendapat: jika ada orang lain yang mau menyusui tanpa mengamil upah atau dengan upah yang lebih murah daripada upah umumnya, maka ayah berhak menyusukan anaknya kepada orang lain tersebut dengan syarat penyusuan itu dilakukan di sisi ibunya, karena hak pemeliharaan ada padanya. Dari Maliki diperoleh dua riwayat. Pertama, ibunya lebih berhak. Kedua seperti pendapat Hanafi.

Hanafi mempunyai dua pendapat, pertama, ibunya lebih berhak dalam segala keadaan, dan hakim boleh memaksa mantan suami untuk memenuhi permintaan istrinya. Seperti ini juga pendapat Hambali. Kedua, seperti pendapat Hanafi.

Para imam madzhab sepakat bahwa yang wajib atas istrinya dalam menyusui anak adalah susuan pertama sampai tiga kali saja. setelah itu apakah boleh ibunya dipaksa untuk menyusui anaknya? Hanafi, Syafi’i dan Hambali mengatakan: jika ada orang lain yang dapat menyusuinya maka istri tidak boleh dipaksa. Maliki berpendapat: boleh dipaksa selama ibunya masih tetap menjadi istri ayah anak tersebut, kecuali ibunya tidak terbiasa menyusui anak-anaknya, baik karena kebangsawanannya, ada penyakit, atau air susunya kurang baik.

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai apakah pewaris dipaksa untuk menafkahi orang yang mewarisi hartanya, baik sebagai ash-haabul furudh maupun sebagai ‘ashabah? Hanafi berpendapat boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada dwalil arham, seperti saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah. Tetapi tidak termasuk ke dalamnya anak paman dan semua orang yang bernasab kepadanya karena persusuan. Maliki berpendapat: tidak wajib memberikan nafkah, kecuali kepada kedua orang tua dan anak-anak kandungannya. Syafi’i berpendapat: wajib diberikan nafkah untuk ibu, bapak dan kakek, dan anak-anak kandung, tetapi tidak melampaui tiang keturunan.
Hambali berpendapat: tiap-tiap dua orang yang ada hubungan perwarisan di antara keduanya, baik sebagai ash-haabul furudh maupun sebagai ‘ashabah, maka mereka wajib saling menafkahi, seperti ibu-bapak, anak-anak saudara, saudara-saudara perempuan, dan para paman serta anak-anak mereka. demikian menurut satu riwayat Hambali. Sedangkan menurut pendapat lainnya dari Hambali: jika warisan hanya berlaku dari satu arah, yaitu dzawil arham, seperti saudara laki-laki bersama saudara perempuan bapak dan anak saudara bapak bersama anak perempuan paman.

Para imam madzhab berbeda pendapat apakah wajib tuan memberi nafkah kepada budak yang dimerdekakan? Hanafi dan Syafi’i mengatakan: tidak wajib ditanggung lagi oleh mantan tuannya. Hambali berpendapat: lazim diberikan oleh mantan tuannya. Maliki diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Hanafi dan Syafi’i. Kedua, jika dimerdekakannya ketika budak itu masih kecil, belum sanggup berusaha, lazimlah ia dinafkahi oleh tuannya hingga sanggup berusaha.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Hanafi berpendapat: nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya. Syafi’i berpendapat: nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Hambali berpendapat: nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadik kewajiban bapaknya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Para imam madzhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban bapaknya. Apabila sakitnya sembuh, lalu sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada bapaknya, kecuali menurut pendapat Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri.

Menurut pendapat Hanafi, Syafi’i dan Hambali: apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi oleh suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada bapaknya. Maliki berpendapat: tidak kembali kepada bapaknya.

Apabila seorang anak kecil mempunyai ibu dan kakek, atau berkumpul anak perempuan dan akan laki-laki, atau anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau mempunyai ibu dan anak perempuan, maka siapakah yang berkewajiban memberikan nafkah?

Menurut pendapat Hanafi dan Hambali: nafkah anak kecil ditanggung oleh ibu dan kakeknya, masing-masing satu setengah. Demikian juga jika berkumpul antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut Hanafi: jika berkumpul anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak perempuan maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan. Sedangkan menurut pendapat Hambali: nafkah ditanggung oleh keduanya yaitu separuh-separuh. Jika berkumpul ibu dan anak perempuan, nafkah menjadi kewajiban mereka berdua, yaitu seperempat atas ibu dan tiga perempat atas anak perempuan.

Syafi’i berpendapat: nafkah menjadi kewajiban pihak laki-laki saja, yaitu kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini ahli waris terdiri dari ibu dan anak perempuan, maka yang memberi nafkah adalah anak perempuan saja.

Maliki berpendapat: nafkah ditanggung oleh anak kandung laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari mereka menanggung setengah jika mereka sama-sama kaya. Sedangkan jika yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka yang kaya wajib memberi nafkah, sedangkan yang miskin tidak.

Apabila seseorang mempunyai hewan piaraan, tetapi tidak diberi makan, apakah hakim boleh memaksanya untuk memberikan makan? Hanafi berpendapat: hakim hendaknya menyuruhnya memberi makan dengan cara yang amar ma’ruf nahi munkar, tidak dengan cara paksaan.
Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan: hakim boleh memaksa pemiliknya untuk memberi makan atau menjualnya. Namun Maliki dan Hambali melarang pemiliknya untuk membebaninya dengan beban yang tidak sanggup dibawa oleh hewan piaraannya.

&