Gadai

7 Jan

Kajian Fiqih Empat Imam Madzab;
Syekh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi

Menggadaikan barang hukumnya boleh baik dalam saat mukim maupun saat safar. Demikian menurut semua fuqaha. Dawud berpendapat: gadai hanya dibolehkan khusus ketika bepergian. Akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan [qabul]. Meskipun belum diterima, orang yang menggadai dipaksa untuk menyerahkan barang yang digadaikannya. Demikian pendapat Maliki, Hanafi, dan Syafi’i. Sedangkan Hambali berpendapat: termasuk syarat sahnya gadai adalah penyerahan [ijab]. Oleh karena itu, gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan.

Menggadaikan harta milik bersama yang tidak dapat dibagi secara mutlak hukumnya boleh, baik berupa sesuatu yang dapat dibagi, seperti kebun-kebun, maupun sesuatu yang tidak dapat dibagi. Hanafi berpendapat: tidak sah menggadaikan harta bersama yang tidak dapat dibagi.

Tetapnya barang gadai di tangan penerima gadai [murtahin] tidak termasuk syarat. Demikian Syafi’i. Menurut Hanafi dan Maliki: hal demikian merupakan syarat. Oleh karena itu apabila barang gadai keluar dari tangan penerima gadai, batallah gadai itu. Namun Hanafi juga berpendapat: Apabila barang gadaian tersebut kembali dengan jalan pertaruhan atau pinjaman, tidak batal gadaiannya.

Apakah sah hukumnya menggadaikan barang atas hak yang belum diperolehnya? Hanafi: tidak sah. Maliki, Syafi’i dan Hambali: sah.

Apabila penggadai mensyaratkan kepada penerima gadai, bahwa barangnya boleh dijual ketika datang masa penebusan tetapi ia tidak mampu menebusnya, maka penerima gadai boleh langsung menjualnya. Demikian pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedang menurut Syafi’i: tidak boleh penerima gadai menjual barang gadai sendiri, tetapi harus dijual oleh orang yang menggadaikannya atau wakilnya dengan izin penerima gadai.

Apabila penggadai tidak mau menjualnya, hendaklah penerima gadai mengajukan tuntutan kepada hakim. Demikian pendapat Syafi’i. Adapun menurut Maliki: sebaiknya masalah itu diajukan lebih dulu kepada hakim, dan jika barang terus dijual tanpa diajukan terlebih dahulu kepada hakim, penjualannya pun tetap sah.

Apabila penggadai mewakilkan kepada orang yang adil dalam menjual barang gadai, ketika masa penebusan datang, yang menyerahkan barang gadai kepadanya, perwakilan dengan cara itu hukumnya sah. Di samping itu, penggadai boleh membatalkan perwakilannya dalam masalah ini, sebagaimana dalam masalah-masalah lainnya. Demikian pendapat Hambali. Sedangkan pendapat Hanafi dan Maliki: penggadai tidak boleh membatalkan perwakilannya.

Apabila keduanya mau menyerahkan barang gadai kepada seseorang yang adil, dan penggadai mensyaratkan supaya orang yang adil itu menjualnya ketika masa penebusan tiba, lalu saat itu dijualnya, hilanglah harga penjualan tersebut sebelum kepada penerima gadai. Namun, tanggungan berada di tangan penerima gadai, sebagaimana ketika barang gadai itu berada di tangannya. Demikian pendapat Hanafi.

Maliki berpendapat: jika hilangnya di tangan orang yang adil, tanggungan berada di tangan penggadai. Adapun jika hilangnya di tangan penerima gadai, ia sendiri yang menanggungnya. Syafi’i dan Hambali berpendapat: tanggungan berada di tangan penggadai, kecuali penyebab hilangnya berupa gangguan yang dilakukan oleh penerima gadai karena kedudukannya adalah sebagai penerima amanah. Jika terjadi demikian, dialah yang menanggungnya.

Adapun orang yang adil yang menjadi wakilnya menjual barang gadai yang telah diterima uangnya oleh penggadai, kemudian ternyata barang yang dijual itu milik orang lain, orang adil yang menjualnya tidak bertanggung jawab. Pemilik barang boleh mengambil barang tersebut dari tangan pembeli, sedangkan pembeli meminta uangnya kembali kepada orang yang mewakilkannya kepada orang yang adil, yaitu penerima gadai. Demikian pendapat Maliki.

Al-Qadli Abdul Wahab al-Maliki berkata: tanggung jawab ada pada wakil, penerima wasiat, dan ayah dalam menjual harta anaknya. Seperti itu juga pendapat Syafi’i dan Hambali. Artinya wakil yang menjual tersebut tidak harus bertanggung jawab. Hanafi berpendapat: tanggung jawab berada pada orang adil tersebut. Ia harus membayar kepada pembeli, kemudian ia meminta ganti rugi kepada penggadai dan penerima gadai. Demikian juga pendapat Hanafi dalam hal jika penjual itu adalah penerima wasiatnya atau ayahnya.

Apabila seseorang berkata: “Aku gadaikan barangku ini kepadamu dengan syarat engkau memberi pinjaman kepadaku seribu dirham” atau “Engkau jual pakaian ini kepadanya sekarang atau besok.” Maka sah gadai tersebut. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Penggadai harus menyerahkan barang gadainya kepada penerima gadaian. Syafi’i dan Hambali berpendapat: Qiradh dan penjualannya sah, sedangkan gadainya tidak sah.

Barang yang dirampas ditanggung dengan tanggungan perampasan. Oleh karena itu jika barang tersebut digadaikan oleh pemiliknya kepada perampas tanpa diterima kembali terlebih dahulu, maka tanggungan berpindah dari tanggungan perampasan ke tanggungan gadai. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Sedangkan pendapat Syafi’i dan Hambali: Barang tersebut tetap dalam tanggungan perampasan, dan gadai tersebut tidak sah selama belum lewat masa kemungkinan diterimanya kembali barang tersebut.

Seseorang membeli barang gadai, dan ternyata barang yang dibelinya itu adalah miliknya sendiri, maka ia menerima kembali uang pembayaran barang tersebut kepada penerima gadai, bukan kepada penggadai. Hal itu merupakan utang penerima gadai dalam menanggung penggadai, sebagaimana jika terjadi kehilangan barang gadai. Demikian pendapat Maliki dan Hanafi. Namun, Hanafi menyatakan: orang yang adillah [penjual] yang menanggungnya dan ia harus meminta ganti kepada penerima gadai. Syafi’i berpendapat: pembeli meminta ganti kepada penggadai, sebab yang bekewajiban menjual barang gadai adalah orang yang menggadaikan, bukan orang yang menerima gadai.

Pendapat Maliki dan Hanafi dalam masalah taflis [orang yang mempunyai utang melebihi jumlah hartanya]: apabila hakim, penerima wasiat, atau penerima amanat menjual sesuatu dari harta peninggalan orang banyak utang dengan permintaan mereka, dan mereka mengambil uang harganya, kemudian ia memonopoli hak barang yang dijual, maka pembeli meminta ganti kepada orang yang berutang dalam menanggung utang mereka seperti sedia kala. Adapun pendapat Syafi’i: ia meminta gantinya kepada penggadai dan kepada orang yang berpiutang, yaitu pemilik barang yang dijual.

&

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: